Ketua DPRD: Usulan Dana Operasional RT/RW Surabaya Perlu Pertimbangan

JawaPos.com - Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono memandang perlu mempertimbangkan usulan dana operasional untuk ketua rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dengan menyesuaikan kemampuan kekuatan anggaran pemerintah kota setempat, dikutip dari ANTARA.

"Harus dipertimbangkan dahulu kemampuan anggarannya. Komisi di DPRD akan mengkaji lebih dalam nantinya terkait dengan ketersediaan anggaran apakah cukup atau tidak?" kata Adi Sutarwijono dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (12/9).

Sebelumnya diusulkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk ketua RT/RW sebesar Rp200 ribu dan Rp300 ribu.

Baca Juga: Konflik Pulau Rempang, Polisi Tangkap 43 Orang Terkait Kericuhan di Kantor BP Batam

"Kalau kekuatan anggaran cukup, ya, silakan. Namun, jangan sampai membuat APBD terkontraksi nantinya. Perencanaan anggaran harus realistis sesuai dengan kemampuan," katanya.

"Maunya memang banyak, tetapi harus realistis dengan kemampuan. Jangan sampai nanti besar pasak daripada tiang. Apalagi, sudah ada kenaikan insentif KSH (Kader Surabaya Hebat), bunda PAUD (pendidikan anak usia dini), modin, dan RT/RW. Ini semua soal ketersediaan anggaran," sambungnya.

Adi menambahkan bahwa Pemkot Surabaya saat ini menjadikan balai RW sebagai tempat layanan masyarakat. Namun, masih ada RW yang belum mempunyai balai.

"Kami mendorong pembangunan itu. Faktanya balai RW juga dipakai bersamaan dengan PAUD. Oleh karena itu, harus dibagi fungsinya," katanya.

Baca Juga: BI Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 dan S2 Berbagai Jurusan, Simak Persyaratannya

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya menyatakan bahwa ketua RT/RW di Kota Pahlawan selain mendapat intensif juga mendapat tambahan anggaran operasional pada tahun 2024.

Menurut dia, anggaran operasional tersebut untuk mendukung berbagai kegiatan positif masyarakat di balai RW.

"Kalau selama ini RT/RW ada honor insentifnya, pada tahun 2024 dimasukkan anggaran buat operasionalnya. Mungkin (anggaran operasional) per RW Rp300 ribu, per RT Rp200 ribu. Misalnya, untuk kegiatan RW, bayar listrik, dan sebagainya," ujarnya.

Baca Juga: Komisi I DPR Nilai Pelibatan TNI di Pulau Rempang Tak Sesuai Tupoksi

Cak Eri, panggilan akrabnya, menyampaikan ingin menjadikan balai RW di Surabaya sebagai episentrum atau pusat dari berbagai kegiatan positif masyarakat.

Lebih dari itu, dia berharap balai RW menjadi ruang untuk menggerakkan semangat gotong royong dan kerukunan antarwarga.