SMP Swasta Kurang Siswa, Eri Cahyadi: Dispendik Harus Cari Solusi

JawaPos.com – Kekurangan siswa yang dialami sejumlah SMP swasta mendapat perhatian dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dinas pendidikan (dispendik) diminta mencari solusi untuk mengatasi paceklik peserta didik. Sebab, kondisi itu berulang dan sudah terjadi bertahun-tahun. ’’Harus ada solusi. Khususnya bagi sekolah swasta yang kekurangan murid ini,’’ kata Eri Rabu (6/7).

Dia menyampaikan, dispendik harus aktif memberikan intervensi dengan membantu lembaga terkait. Salah satunya, meningkatkan kualitas para pendidik. Misalnya, aktif memberikan pelatihan kepada para guru yang menyangkut inovasi pembelajaran.

Kegiatan lain berupa pertukaran guru dari sekolah satu ke sekolah lain. Intervensi juga dilakukan dari sisi sarana-prasarana. Misalnya, memberikan bantuan pengadaan laboratorium, perpustakaan, hingga kelengkapan bahan ajar lainnya.

Selama ini, jelas Eri, pemkot aktif mengucurkan APBD untuk pengembangan sekolah swasta. ’’Berbagai intervensi kan jalan terus,’’ paparnya.

Dia menegaskan, kekurangan calon siswa yang masuk ke sekolah bukan disebabkan kurangnya input calon siswa baru.

Sebab, masih ada sedikitnya 23 ribu lulusan SD/MI yang tidak tertampung di SMP negeri. ’’Mohon maaf, memang ada anak yang tidak mau di sekolah itu (SMP swasta, Red). Iki sing rodok angel. Berarti sekolah itu harus dimotivasi terus untuk berbenah,’’ ujar Eri.

Dia menambahkan, tidak semua sekolah swasta kekurangan siswa. Bahkan, ada yang sudah memenuhi daya tampung dan kini telah menutup pendaftaran. Sekolah mapan itu biasanya sudah memiliki segmentasi sendiri dari kalangan tertentu.

Di sisi lain, dia juga meminta dispendik untuk mengecek ke SMP negeri. Apakah ada yang menyalahi aturan dengan menambah pagu atau tidak. Sebab, sejak awal pedoman pelaksanaan PPDB SMP negeri sudah diatur terkait batasan jumlah siswa. Batas maksimal 11 rombongan belajar (rombel) dengan diisi 32 siswa per kelas.

Itu pun diterapkan jika sekolah tersebut memadai. Sangat bergantung pada ketersediaan jumlah ruang kelas. ’’Sekarang harus dicek apakah ada yang menambah pagu atau tidak,’’ tegas suami Rini Indriyani tersebut.

Sementara itu, kemarin anggota Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya mendatangi DPRD. Mereka ditemui Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti. Koordinator tiap wilayah menyampaikan unek-unek dan harapannya terkait kondisi penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Koordinator Surabaya Timur Wiwik Wahyuningsih menyampaikan bahwa MKKS SMP swasta memiliki dua harapan terkait kondisi PPDB. Pertama, apabila jalur PPDB online ditutup, jangan ada jalur lain. Sebab, hal itu berdampak pada pagu yang disiapkan sekolah. ’’Tahun lalu saya mendapati ada siswa sampai Oktober tidak bersekolah. Sebab, sebelumnya dijanjikan masuk ke sekolah negeri dengan biaya fantastis, tapi nggak jadi,’’ tutur Wiwik.

Yang kedua, lanjut dia, mengenai bantuan sarana dan prasarana. Wiwik mengungkapkan, hibah sarana-prasarana bisa berbentuk fisik. Bukan berupa uang.

Kepala SMP 17 Agustus 1945 itu mempertanyakan skema yang diusung pemkot. Dia mempertanyakan mengapa sistem pendidikan tidak seperti sistem kesehatan. Yang kurang mampu bisa berobat di mana saja, asal punya KTP Surabaya. ’’Kenapa kebijakan itu tidak juga diterapkan di pendidikan?” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti menyampaikan beberapa hal yang harus digarisbawahi dalam polemik PPDB 2022. Salah satunya, jumlah pagu antara SMP negeri dan swasta di Surabaya. Pada 2022 ada 39.339 siswa SD yang lulus. Kemudian, pagu SMP negeri tersedia 18.880 siswa. Lalu, pagu SMP swasta sebanyak 24.983 siswa.

MAPPING SCHOOL ATASI KEKURANGAN SISWA DI SMP SWASTA

- Jadi dasar pembinaan dalam pemerataan mutu sekolah di semua wilayah.

- Jadi kajian dalam membuka sekolah baru agar tidak mematikan sekolah lama.

- Penataan sekolah bisa komprehensif antara SMPN dan SMP swasta serta MTsN dan MTs swasta.

- Mengetahui sebaran sekolah, pemetaan mutu sekolah, dan komposisi sekolah swasta dan negeri.

- Dikaitkan dengan masterplan pembangunan kota dan tren pertumbuhan penduduk.

Sumber: Reportase Jawa Pos