7 Target Pembangunan Surabaya 2025-2029: Dari Kemiskinan hingga Pertumbuhan Ekonomi

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Humas Pemkot Surabaya)

JawaPos.com-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2025-2029, telah disepakati bersama oleh Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD melalui rapat paripurna, Rabu (9/7) kemarin. 

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas Pemkot Surabaya. Semua kebijakan dan anggaran pembangunan difokuskan pada peningkatan indikator sosial dan ekonomi.

"Semua anggaran Pemerintah Kota Surabaya harus sesuai dengan tujuan negara (termasuk kebijakan fiskal di tingkat kota)," ujar Wali Kota Eri di Balai Kota Surabaya, Kamis (10/7). 

Ia lantas menyebut ada tujuh indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di Surabaya. Di antaranya penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Kemudian penurunan angka kematian ibu dan anak, penurunan stunting (gizi buruk), peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perbaikan gini ratio (ketimpangan), serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Eri mengenang masa awal menjabat Wali Kota Surabaya. Saat itu, kondisi sosial ekonomi Surabaya memburuk karena pandemi Covid-19 melanda, hingga membuat stunting mencapai 28,5 persen dan angka kemiskinan 5,9 persen.

"Dan pengangguran terbuka sebesar 9,7 persen. Oleh karena itu, prioritas utama saya saat itu bukan pembangunan infrastruktur, tetapi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)," imbuhnya.
 
Sejauh ini, Eri menilai kebijakan yang fokus pada penguatan SDM menunjukkan hasil positif. Contohnya, angka stunting berhasil ditekan hingga tinggal 1,6 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga menurun drastis dari 9,7 persen menjadi sekitar 4 persen.

“Bahkan angka kemiskinan turun menjadi 3,9 persen, yang bahkan lebih rendah dari periode sebelum pandemi,” tutur Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) periode 2025 - 2030 ini.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Eri kembali mengingatkan bahwa pembangunan sebuah daerah tidak bisa optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah. Diperlukan kolaborasi dan sinergitas dari elemen masyarakat.
 
"Ketika ada pergerakan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan, pertumbuhan IPM dan ekonomi akan jauh lebih cepat. Inilah esensi dari konsep kota dunia yang diusung dalam RPJMD," tukas Eri. (*)