BUMK Gunung Anyar Terancam Penggusuran, Arif Fathoni Minta Pemprov Jatim Lebih Bijak

JawaPos.com–Anggota Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) wilayah Gunung Anyar merasa cemas atas surat teguran dari dinas pekerjaan umum sumber daya air (DPUSDA) Jawa Timur. Pemprov meminta para warga membongkar tempat usaha yang berada di kawasan Gunung Anyar Lor.

Tidak mau mata pencahariannya hilang, para pelaku UMKM tersebut mengadu kepada Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni. Menurut Fathoni, langkah Pemprov Jatim terhadap anggota BUMK terasa tidak tepat untuk saat ini. Mengingat peran besar BUMK dalam menopang ekonomi warga.

Oleh karena itu, dia meminta Pemprov Jatim untuk bersikap lebih bijak dalam menghadapi persoalan tersebut. Terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil seperti saat ini.

”Dalam situasi ekonomi yang melambat seperti sekarang rasanya kurang tepat kalau pemerintah menghilangkan mata pencaharian warga. Saya berharap mendapatkan solusi dan kebijaksanaan dari Gubernur Khofifah serta langkah teguran dari Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim tersebut tidak berujung pada penggusuran,” kata Fathoni.

Melihat kiprah Gubernur Jawa Timur yang begitu peduli dengan warganya, Fathoni yakin Khofifah sangat perhatian dan berpihak terhadap rakyat kecil. Apalagi BUMK, merupakan bagian dari perwujudan kampung madani yang menjadi harapan besar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Ketua RW 01 Gunung Anyar Lor Ivan B Wijanarko menjelaskan, usaha yang dirintis warga Gunung Anyar telah ada sejak 1998. Mulai berbentuk sebagai BUMK sejak 2010. Sejak terbentuk, BUMK sudah banyak membantu pembiayaan kegiatan kampung.

Mulai dari santunan anak yatim, gaji petugas keamanan, sampai berbagai kegiatan sosial lainnya. Pihaknya, berharap pemerintah daerah bisa melihat kontribusi BUMK secara menyeluruh sebelum mengambil langkah penertiban.

”Karena, ini bukan sekadar tempat usaha, tapi juga sumber kehidupan dan kegiatan sosial warga,” ungkap Ivan.