DPRD Surabaya Dukung Pemkot Ajukan Pinjaman Rp 5,6 Triliun: Demi Infrastruktur!

JawaPos.com–Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Arif Fathoni menyambut baik rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkait pengajuan pinjaman Rp 5,6 triliun.

Fathoni tidak mempermasalahkan rencana tersebut. Dengan catatan, uang hasil pinjaman digunakan untuk mendukung percepatan pembangunan di Kota Surabaya selama lima tahun ke depan.

”Apalagi kota Surabaya ini dianggap memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membayar, karena tidak semua daerah yang ngajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) itu disetujui,” tutur Arif Fathoni, Selasa (28/1).

Setelah dilakukan pengkajian oleh PT SMI, lanjut Fathoni, kemampuan fiskal Kota Surabaya dianggap dapat membayar. Besar kemungkinan pinjaman yang diajukan Pemkot Surabaya akan disetujui.

”Alhamdulillah Surabaya ini kan dianggap mampu. Nah makanya menurut kami, meskipun itu akadnya itu utang (Rp 5,6 triliun) tetapi manfaatnya kepada masyarakat itu luar biasa,” imbuh Fathoni.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan, utang akan digunakan pemkot untuk membiayai proyek pembangunan prioritas, seperti JLLB, JLLT, Underpass Dolog, hingga proyek penanganan banjir dan sistem drainase.

”Artinya infrastruktur yang dibiayai utang itu fungsinya untuk meminimalisir angka kemacetan dan genangan air. Paling tidak, bisa mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur di Surabaya,” tutur Fathoni.

Sebelumnya, Kepala Bappedalitbang Kota Surabaya Irvan Wahyudradjad mengakui bahwa Pemkot memerlukan dana besar untuk mendukung percepatan pembangunan lima tahun ke depan.

”Kami butuh pinjaman Rp 5,6 triliun. Saat ini sedang menjajaki kemungkinan terbaik dari lembaga keuangan bukan bank maupun dari perbankan. Memilih opsi dengan bunga paling rendah dan persyaratan ringan,” ucap Irvan.

Pemkot Surabaya juga menjalin komunikasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Kemenko Perekonomian, terkait rencana pembiayaan tersebut.

”Semua kita ajak komunikasi, kita ajukan proposal dan mereka sangat mendukung. Targetnya, beberapa proyek strategis sudah bisa dikerjakan 2024 melalui pendanaan APBD dan pembiayaan alternatif ini,” tandas Irvan Wahyudradjad.