Blak-blakan Soal Zonasi PPDB, Dewan Surabaya: Masyarakat Sudah Capek dengan Sistem Ini!

SAMPAIKAN ADUAN: Sejumlah orang tua siswa mendatangi posko PPDB di kantor Dinas Pendidikan Surabaya, Jumat (23/6). Pemakaian sistem dua zonasi dikeluhkan banyak warga.

JawaPos.com - Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Ajeng Wirawati, buka suara terkait rencana penghapusan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sedang menjadi buah bibir publik.

Sebelumnya, wacana penghapusan zonasi PPDB bukan hal baru. Wacana ini kembali mencuat setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta Mendikdasmen Abdul Mu'ti, untuk menghilangkan sistem zonasi.

"Kemarin pada waktu rakor dengan para-para kepala dinas pendidikan itu saya sampaikan secara tegas ke pak menteri pendidikan. Pak ini zonasi harus dihilangkan," ujar Gibran di Jakarta, Kamis (21/11).

Baca Juga: Kalah Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono Akan Ajukan Perlawanan ke MK

Rupanya, Eks Wali Kota Solo itu meminta zonasi dihapus setelah mendengar banyak masyarakat yang mengeluhkan penerimaan berbasis jarak. Hal itu juga dirasakan oleh legislator Partai Gerindra Ajeng Wirawati.

"Banyak warga Surabaya yang ingin kuota prestasi PPDB diperbanyak, sementara kuota zonasinya dikurangi. Banyak yang mengeluh percuma nilai tinggi, tetapi kalah sama meteran," ujar Ajeng kepada JawaPos.com, Minggu (8/12).

Belum lagi di Surabaya, ada fenomena wali murid yang berlomba-lomba memindahkan alamat KK (Kartu Keluarga), membeli ataupun menyewa rumah di dekat sekolah, hanya karena agar sang anak bisa bersekolah di negeri.

Ini meresahkan. Wajar bila banyak masyarakat Kota Surabaya yang geram dengan penerapan zonasi. Alih-alih memeratakan pendidikan, sistem ini justru dipandang menimbulkan permasalahan baru.

Baca Juga: Terungkap! One Direction Ternyata Sudah Beromunikasi dan Berencana Melakukan Reuni Sebelum Kepergian Liam Payne

"Saya sering mendapati masyarakat yang mengeluhkan itu. Katanya tidak adil dan curang. Makanya kalau zonasi ini dihapus, harapannya bisa menghindari terfokusnya meteran tanpa prestasi," imbuhnya.

Yang jelas, Ajeng berharap apapun rencana pemerintah bisa menjadi sebuah solusi. Bukan malah menimbulkan permasalahan baru. Ia berharap PPDB 2025/2026 mendatang bisa lebih tepat sasaran.

"Pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2025/2026 jangan kaku, lebih fleksibel lagi. Prestasi saya harap bisa tetap diprioritaskan, walaupun bukan sebagai acuan," tukas Ajeng Wirawati

Editor: Bintang Pradewo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Blak-blakan Soal Zonasi PPDB, Dewan Surabaya: Masyarakat Sudah Capek dengan Sistem Ini!

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Blak-blakan Soal Zonasi PPDB, Dewan Surabaya: Masyarakat Sudah Capek dengan Sistem Ini!

Tags

Artikel Terkait

Surganya Pecinta Jeroan! Nasi Babat Surabaya yang Punya Sambal Pedas Nendang,Babat Empuk, dan Nasi Jagung yang Khas

11 Pusat Oleh-oleh Khas Surabaya yang Jadi Andalan Wisatawan, Full Kuliner Ala Kota Pahlawan

10 Spot Tempat Jual STMJ Legendaris di Surabaya, Kuliner Tradisional Bikin Hangat Dinginnya Malam

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com