Alokasi APBD 2022 untuk Pemulihan Ekonomi Hanya 2,16 Persen

JawaPos.com–Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya telah disahkan pada Rabu (10/11). Porsi utama APBD dibagi dalam beberapa aspek.

Pertama adalah porsi untuk aspek pendidikan sebesar 22,34 persen atau senilai Rp 2.324.846.009.953. Kemudian untuk kesehatan sebesar 20,63 persen atau senilai Rp 2.146.115.654.358.

Selanjutnya untuk sektor infrastruktur sebesar 19,4 persen atau senilai Rp 2.021.703.899.289 dan terakhir untuk pemulihan ekonomi senilai Rp 224.856.253.590 atau sebesar 2,16 persen.

Menurut Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti, anggaran tersebut masih tergolong kecil untuk pemulihan ekonomi di Kota Surabaya. Padahal arah kebijakan tahun anggaran 2022 adalah pemulihan ekonomi dan sosial melalui penguatan sektor strategis.

”Juga dukungan terhadap usaha mikro dan sektor informal. Ini harus menjadi napas semangat kita bersama dengan spirit nilai-nilai kepahlawanan,” tegas Reni ketika dikonfirmasi pada Jumat (12/11).

Bicara mengenai pemulihan ekonomi, menurut Reni, tidak cukup ditopang oleh anggaran pemulihan ekonomi yang bersumber dari APBD. Perlu upaya kolaboratif dari berbagai stakeholder kota untuk bangkit.

”Pada masa pandemi ketika kasus Covid-19 menurun adalah waktu pemulihan ekonomi. Tidak cukup jika andalkan APBD saja. Karena itu kebijakan yang mampu menstimulus ekonomi harus terus ditingkatkan,” papar Reni.

Menurut Reni, hal penting pada masa saat ini, Surabaya butuh pahlawan pemulihan ekonomi. Baik dari masyarakat, pengusaha, maupun pelaku UMKM. Serta siapapun yang memiliki spirit perjuangan membangkitkan ekonomi Surabaya.

”Di samping anggaran sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastuktur, pemkot perlu membuat kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” terang Reni.

Di antaranya menurut dia, dengan kebijakan ramah investasi investasi di Kota Surabaya. Sehingga, menambah ketersediaan lapangan kerja, memperluas ekosistem wirausaha hingga tingkat kampung.

”Juga membuat kemudahan akses pembiayaan keuangan bagi UMKM. Perlu juga optimalisasi aset pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi warga,” tambah Reni.

Reni menjelaskan, pemulihan ekonomi sejatinya dalam rangka peningkatan kesejahteraan warga.

”Oleh karena itu di samping target laju pertumbuhan ekonomi, indikator kesejahteraan harus menjadi fokus pemerintah kota dalam menjalankan APBD 2022,” papar Reni.