DPRD Surabaya Minta Pemkot Kebut Digitalisasi Parkir Tepi Jalan, Dorong Sistem Real Time dan Pendataan Ulang Jukir

JawaPos.com-DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat dorongan digitalisasi parkir, khususnya di seluruh titik parkir tepi jalan umum (TJU).

Langkah ini diproyeksikan untuk menciptakan sistem pengelolaan parkir yang lebih transparan, berbasis data, dan mampu menekan potensi kebocoran retribusi.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menegaskan, digitalisasi tidak hanya soal alat pembayaran, tetapi juga menyangkut integrasi data jukir dan titik parkir secara menyeluruh. “Semua harus terdata, mulai dari titik parkir, jumlah jukir, sampai transaksi harian. Dengan sistem digital, pengawasan bisa dilakukan secara real time dan transparan,” ujarnya.

Menurut dia, selama ini persoalan parkir kerap muncul karena lemahnya sistem pencatatan dan pengawasan di lapangan. Dengan digitalisasi, DPRD ingin memastikan setiap potensi pendapatan daerah dari sektor parkir dapat tercatat optimal. “Digitalisasi ini juga untuk meminimalkan kebocoran retribusi dan meningkatkan akuntabilitas,” imbuhnya.

DPRD menilai, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, pendataan yang akurat, serta pembinaan berkelanjutan dari Pemkot Surabaya melalui Dishub.

Sementara itu, adanya laporan dugaan intimidasi terhadap jukir di lapangan. Namun, DPRD memastikan penanganan isu tersebut tetap berjalan, sembari fokus utama diarahkan pada pembenahan sistem melalui digitalisasi. 

Di sisi lain, Ketua Umum Paguyuban Jukir Surabaya (PJS) Izul Fiqri menyebut, pihaknya siap mendukung penuh implementasi sistem tersebut.

Saat ini, kata dia, jukir yang tergabung dalam PJS dan mitra Dishub pada prinsipnya sudah terdata sebagai warga ber-KTP Surabaya, namun masih membutuhkan pembaruan data yang lebih rinci dan terintegrasi. “Kami dorong pendataan ulang secara menyeluruh, termasuk penyesuaian jumlah jukir di lapangan dengan kebutuhan riil di tiap titik parkir,” jelasnya.