Kemenpora Dito Ariotedjo Buka Suara: MotoGP Mandalika 2024 Terancam Krisis Dana, Solusinya?

JawaPos.com — MotoGP Mandalika 2024 berada di ujung tanduk. Krisis dana yang membayangi, khususnya soal pembayaran hosting fee, membuat penyelenggaraan salah satu balapan motor paling bergengsi di dunia ini terancam gagal.

Namun, di tengah polemik ini, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo, angkat bicara untuk meluruskan berbagai isu yang berkembang.

Menurut Dito, meski isu pembayaran hosting fee belum terselesaikan, MotoGP Mandalika 2024 tidak akan dibatalkan. Dalam pernyataan yang disampaikan kepada media, dia menegaskan bahwa pemerintah sedang dalam proses penyelesaian masalah tersebut.

"Kemarin sudah rakor (rapat koordinasi) antara Kemenpora, In Journey, BUMN, dan Kemenkeu, ada Kemenparekraf juga. Ini terkait hosting fee, ini akan diputuskan, dan pastinya penyelenggaraan MotoGP tahun ini tidak akan diliputi masalah (batal)," jelas Dito ketika ditemui wartawan setelah rapat bersama DPR RI Selasa (17/9).

Pernyataan tersebut menjadi angin segar bagi penggemar MotoGP di Indonesia yang khawatir dengan kelanjutan penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok. Sebelumnya, banyak pihak mempertanyakan kemampuan Indonesia untuk membayar hosting fee yang menjadi syarat utama agar balapan ini tetap bisa digelar di Tanah Air.

Jika MotoGP Mandalika 2024 dibatalkan, tidak hanya Indonesia yang dirugikan. Dorna Sports, sebagai penyelenggara MotoGP, juga akan menanggung risiko besar. Berdasarkan informasi dari Motomatters, Dorna telah menandatangani kesepakatan dengan berbagai perusahaan penyiaran yang memegang hak siar MotoGP. Mereka sepakat bahwa kalender MotoGP 2024 akan terdiri dari 22 seri balapan.

Namun, jika jumlah tersebut berkurang menjadi kurang dari 20 balapan, Dorna harus membayar kompensasi kepada para mitra penyiarannya.

Sirkuit Mandalika merupakan salah satu kunci penting untuk memenuhi syarat minimal 20 balapan. Jika Mandalika batal, Dorna akan kesulitan mencari pengganti balapan di akhir musim. Pembatalan tersebut bisa memicu gelombang protes dari para penyiar yang merasa rugi karena jumlah balapan tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Untuk menghindari situasi tersebut, Dorna sedang bernegosiasi dengan pihak penyelenggara MotoGP Mandalika, termasuk dengan Troy Reza Warokka selaku Chairman MotoGP Mandalika.

Mereka mencoba untuk menunda pembayaran hosting fee yang seharusnya dibayarkan paling lambat pada 27 September 2024. Dengan risiko besar yang dihadapi, ada kemungkinan Dorna akan memberikan kelonggaran kepada pihak Indonesia dalam hal pembayaran.

Menpora Dito Ariotedjo menegaskan bahwa pemerintah telah bekerja keras untuk mencari solusi terkait masalah pembayaran hosting fee tersebut. Awalnya, pembayaran hosting fee untuk Mandalika MotoGP 2024 diharapkan bisa menggunakan dana anggaran 2024. Namun, karena proses harmonisasi anggaran yang belum selesai, pemerintah akan menggunakan sumber dana lain, yaitu dana BABUN atau Dana Dipa dari kementerian.

“Terkait hal itu, tadinya konstruksi Mandalika itu ingin dijadikan suatu momentum awal menggunakan dana per 2024, tetapi karena prosesnya masih berproses, harmonisasi, ini nampaknya harus kembali lagi menggunakan dana BABUN atau dana Dipa di kementerian,” ungkap Dito.

Dirinya menegaskan bahwa fee tersebut pasti akan dibayarkan, menandakan komitmen pemerintah untuk menjaga agar MotoGP Mandalika tetap berjalan sesuai rencana.

Dengan adanya rapat intensif antara berbagai kementerian, termasuk Kemenpora, Kementerian BUMN, Kemenparekraf, dan Kementerian Keuangan, Dito yakin masalah ini segera menemukan solusinya.

Selain itu, In Journey, sebagai pihak penyelenggara, juga turut dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa hosting fee yang menjadi polemik utama dapat segera diselesaikan.