PSSI Lembek Terkait Kasus Tunggakan Gaji, Pemain Jadi Korban

JawaPos.com - Adanya pemotongan gaji sebesar 75 persen membuat banyak pesepak bola nasional menjerit. Tak terkecuali kiper Persik Kediri Dimas Galih. Gaji yang diterimanya saat ini sangat pas-pasan untuk biaya kehidupan sehari-hari keluarganya.

Bukannya berdiam diri, mantan kiper Persebaya Surabaya itu sudah melakukan apa pun untuk membuat asap dapurnya tetap mengepul. Salah satunya adalah membuka jasa les privat kiper.

”Tapi, memang belum banyak. Andai tunggakan gaji di tim saya musim lalu (Kalteng Putra) dibayar, mungkin saya bisa bertahan sampai kompetisi digulirkan lagi,” ujarnya.

• Baca Juga: Jika Kariernya di Eropa Tak Mulus, Bagus Harus Kembali ke Barito

Ya, Dimas dan 25 mantan pemain Kalteng Putra sampai saat ini masih menunggu manajemen Kalteng Putra untuk melunasi tunggakan gaji musim lalu. Tunggakan gaji yang sebenarnya sudah diputuskan di Badan Penyelesaian Sengketa Nasional alias National Dispute Resolution Chamber (NDRC) itu menyatakan Kalteng Putra dinyatakan bersalah.

Kalteng Putra pun mendapat hukuman tidak boleh melakukan rekrutmen pemain dalam tiga periode jendela transfer.

Tak hanya melapor, Dimas Galih dan rekan-rekannya pun sempat curhat langsung ke Exco PSSI yang juga anggota DPR RI Yoyok Sukawi. Koordinasi dengan Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI) juga terus dilakukan.

Namun, segala upaya itu mentok. Kalteng Putra sampai saat ini seperti enggan membayar tunggakan gaji pemainnya musim lalu. ’’APPI juga berkata hal yang sama. Saat ini semua bergantung Komisi Disiplin PSSI saja untuk menjatuhkan hukuman,’’ ucapnya.

Nah, ketergantungan akan ketegasan PSSI tampaknya bertepuk sebelah tangan. Sebab, sampai saat ini tidak ada tanda-tanda PSSI akan melaksanakan eksekusi untuk Kalteng Putra.

Bahkan, sebelum kompetisi Liga 2 ditunda akibat pandemi korona Maret lalu, Kalteng Putra masih diizinkan untuk melakukan kontrak pemain dan bertanding di laga pembuka melawan Persiba Balikpapan.

General Manager APPI Ponaryo Astaman menyatakan, kasus Kalteng Putra memang mandek. Hal tersebut terjadi bukan karena APPI tidak bertindak, melainkan karena tidak ada eksekusi yang jelas dari PSSI.

”Di PSSI belum ada yang mengeksekusi keputusan NDRC. Ini koreksi juga terhadap sistemnya. Badan peradilannya sudah ada. Eksekutornya justru belum ada dari PSSI,” ujarnya.

Salah satu contoh APPI tetap kekeh untuk memperjuangkan nasib putusan NDRC kepada Kalteng Putra adalah meminta rapat dengan PSSI. Meminta waktu untuk bertemu soal tidak adanya eksekutor dalam sistem PSSI mengenai keputusan dari NDRC.

”Kami sudah bersurat untuk membahas dan bertemu dengan PSSI terkait dengan ini agar keputusan NDRC yang sudah ada bisa segera dieksekusi,” tegasnya.

Sebab, putusan yang dikeluarkan NDRC bersifat hukum. Artinya, jika tidak segera dieksekusi, kasus yang ada akan tetap berjalan. ”Ada dendanya, ada pengurangan poin dan lain-lain. Jangan nanti kalau sudah kejadian, baru klub protes kok begini kok begitu,” tuturnya.

Mantan kapten timnas Indonesia itu berharap PSSI segera mengambil langkah. Sebab, APPI sudah tidak punya senjata lain lagi untuk meminta Kalteng Putra agar taat aturan.

Apalagi, Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) resmi dibubarkan Presiden Joko Widodo Senin (30/11). ”BOPI memang menjadi benteng terakhir, terutama soal verifikasi klub,” bebernya.

Verifikasi klub itu dirasa sangat penting. Sebab, BOPI selama ini selalu menolak memberikan rekomendasi untuk kompetisi jika ada klub yang bermasalah soal profesionalisme. Salah satunya adalah punya tunggakan gaji kepada mantan pemainnya.

”Ke depan setelah tidak adanya BOPI, para pesepak bola khususnya dituntut harus lebih aware, lebih melek hukum agar kasus-kasus yang selama ini ada, bila terulang, nanti bisa tetap diselesaikan,” harapnya.