Menteri Jonan: Belum Ada BUMN yang Mampu Kelola Tambang Freeport

JawaPos.com - Kontrak PT Freeport Indonesia akan berakhir pada 2021. Namun, pemerintah diminta untuk menunggu kontrak habis dan menguasai 100 persen sahamnya ketimbang 51 persen perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan pemerintah harus menunjuk kontraktor asing atau perusahaan nasional jika ingin mengambil alih pengelolaan tambang bawah tanah milik Freeport dengan menyetop perpanjangan kontrak.

"Kalau tidak diperpanjang (kontrak), ada yang berpandangan bisa diserahkan ke kontraktor asing lain untuk mengelola. Tapi ada yang berpandangan diserahkan ke PT Aneka Tambang (Antam) Tbk," ujar Jonan di Jakarta, Kamis (25/1) malam.

Namun, dia pesimistis dengan kemampuan Antam mengelola tambang bawah tanah Freeport. Sebab, belum ada pengalaman dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan nasional mengelola tambang yang dinilai sangat kompleks tersebut.

"Kalau diserahkan ke Antam, saya yakin tidak bisa karena expertise-nya tidak pernah ada. Karena ini adalah tambang tembaga bawah tanah yang panjang terowongannya 700 km dan kita tidak pernah mengelola tambang sekompleks ini. Di dunia pun, ini one of the most complex engineering design yang pernah dibikin untuk tambang bawah tanah," tegas Jonan.

Dia mengatakan, saat ini upaya pemerintah adalah menguasai 51 persen saham Freeport Indonesia dengan harga paling wajar. Salah satu caranya dengan membeli hak partisipasi perusahaan asal Australia, Rio Tinto di tambang Freeport Indonesia sebesar 40 persen.

"Sebesar 40 persen hak partisipasi ini bisa dikonversi menjadi saham pada 2021 seiring dengan perpanjangan hak partisipasi antara Rio Tinto dan Freeport McMoran pada periode yang sama," kata Jonan.