Pesan Khusus Menteri Ara untuk Pimpinan dan Pegawai BP3KP untuk Program 3 Juta Rumah di Jawa Barat

JawaPos.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengunjungi Kantor Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II di Jl. Lengkong Besar No. 10, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/6).

Selain mengecek kondisi bangunan kantor, Menteri PKP memberikan arahan secara tegas kepada seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan BP3KP Jawa II untuk memiliki integritas dan menghindari tindak korupsi melayani masyarakat.

"Saya minta Kepala Balai dan Kepala Satker memahami dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Dorong pegawai muda untuk membuat inovasi dan terobosan serta memberikan masukan atas berbagai program perumahan yang ada di daerah serta desain rumah yang kekinian," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait di sela-sela kunjungannya.

Setibanya di Kantor Balai P3KP, Menteri PKP didampingi Kepala Balai P3KP Jawa II Mulya Permana dan Kepala Satker Penyediaan Perumahan Jawa Barat Aditya, langsung mengecek satu per satu ruangan yang ada di kantor Balai mulai dari depan hingga bagian belakang. Dirinya melihat kondisi Kantor BP3KP Jawa II yang memiliki lokasi strategis di Kota Bandung ternyata di bagian belakang tampak kumuh dan rusak berat. 

Beberapa bagian tembok bahkan berlubang dan atap bangunan bocor serta saluran airnya tersumbat. Di sejumlah ruangan juga tampak kosong dan tempat penyimpanan berkas kurang layak karena menjadi satu dengan penyimpanan barang-barang lainnya seperti sepeda dan tempat box plastik kurang tertata dengan baik.

"Saya minta barang-barang yang sudah tidak terpakai seperti biodigester untuk pengolahan sampah yang ada di gedung itu dihibahkan ke masyarakat. Selain itu ruangan yang ada juga bisa diperbaiki sehingga berkas - berkas aset yang ada bisa tertata dengan baik," terangnya.

Menteri PKP juga melakukan dialog dan secara tegas meminta jajaran pimpinan dan pegawai BP3KP untuk bekerja keras mengawasi penyaluran bantuan perumahan untuk rakyat seperti Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan meningkatkan sosialisasi program. "baik melalui media sosial maupun secara langsung kepada masyarakat untuk penyaluran KPR FLPP," urainya. 

Menurut dia, harus melakukan pengawasan terhadap berbagai pembangunan perumahan agar bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk masyarakat.

"Saya ingin semua bekerja sesuai aturan yang berlaku. Kementerian PKP harus bersih dari tindak korupsi dan pegawainya harus berintegritas. Saya ingin sebulan ke depan ketika saya kembali ke kantor ini ada perubahan sehingga masyarakat Jabar bisa mendapatkan informasi tentang program perumahan yang baik karena pangsa pasar perumahan di Jabar adalah yang terbesar di Indonesia," tegasnya. (idr)