Partai Nonparlemen Minta Parliamentary Threshold Jadi 1 Persen, Serahkan Naskah 200 Halaman ke DPR

Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal bersama sejumlah partai nonparlemen. (Istimewa)

JawaPos.com - Koalisi partai non parlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mendorong parliamentary threshold (PT) 1 persen untuk Pemilu 2029. Koalisi telah menyusun Naskah akademik setebal 200 halaman, memuat 30 isu kepemiluan.

Draf tersebut disusun 8 partai politik non parlemen yakni Partai Hanura, Partai Perindo, PPP, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya. Selama setahun, mereka melakukan diskusi dengan sejumlah tokoh dan pegiat kepemiluan.

Ketua Umum GKSR, Said Iqbal mengatakan, naskah ini diharapkan bisa menjadi pembanding terhadap revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang tengah dibahas DPR.

"Kami mengadakan launching naskah akademik sekaligus sandingan revisi Undang-Undang Pemilu yang sedang dibahas oleh partai parlemen di DPR," ujar Said, Minggu (27/9).

PT 1 persen telah melalui penelitian para aktivis kepemiluan dengan menggunakan rumus Taagepera.

Baca Juga: DPR Bahas RUU Ketenagakerjaan, Pengemudi Ojol Khawatir Kehilangan Fleksibilitas Jam Kerja

"Parliamentary threshold adalah 1 persen, dengan tetap mempertimbangkan fraksi gabungan di tingkat nasional DPR RI dan/atau stembus accord dalam pemilihan yang dilakukan sebelum pemilu atau di awal, bukan sesudah," imbuhnya.

Dalam naskah ini, koalisi juga mengusulkan perubahan mekanisme verifikasi partai politik. Partai yang sudah memiliki kursi di DPR cukup mendaftar tanpa melalui verifikasi administrasi maupun faktual.

Untuk partai nonparlemen yang telah mengikuti verifikasi administrasi dan faktual pada pemilu sebelumnya cukup menjalani verifikasi administrasi. Sedangkan partai yang baru pertama kali menjadi peserta Pemilu tetap menjalani kedua tahapan tersebut.

"Bilamana ini tidak dijalankan (putusan MK), bisa dipastikan begitu diketuk, langsung kita judicial review," ucap Presiden Partai Buruh tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen DPP Partai Hanura, Benny Ramdhani mengatakan, draf yang telah disusun akan disampaikan langsung kepada pimpinan DPR.

"Hari Selasa kita sudah mendapatkan info, Pak Dasco menyiapkan waktu untuk menerima pimpinan partai politik yang bergabung di GKSR," ujarnya.

Benny mengapresiasi kesediaan pimpinan DPR menerima pimpinan partai nonparlemen. Dia menilai, pertemuan itu membuka ruang dialog antara partai di parlemen dan kelompok politik di luar parlemen.

"Sikap Pak Dasco ini harus diapresiasi, sikap negarawan. Walaupun mereka berada di partai yang hari ini berkuasa, bahkan ada di parlemen, tapi tetap memberikan tempat dan ruang untuk kita berdiskusi," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina GKSR, Oesman Sapta (OSO) menyampaikan pesannya tentang pentingnya pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan di daerah sangat penting bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

"Teman-teman seperjuangan yang telah berjuang selama 1 tahun, saya doakan mudah-mudahan kalian semua berhasil. Jangan lupa, daerah itu yang mendirikan republik, jadi perhatian kepada daerah harus kita lakukan lahir batin," tutupnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Partai Nonparlemen Minta Parliamentary Threshold Jadi 1 Persen, Serahkan Naskah 200 Halaman ke DPR

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Partai Nonparlemen Minta Parliamentary Threshold Jadi 1 Persen, Serahkan Naskah 200 Halaman ke DPR

Tags

Artikel Terkait

Setuju Parliamentary Threshold Disepakati Koalisi, PAN: Jangan Lebih dari 4 Persen

PAN Keberatan Parliamentary Threshold Naik 5 Persen, Singgung Putusan MK

Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen dalam Revisi UU Pemilu

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com