Prabowo Kembali Lontarkan Ancaman Reshuffle Menteri Nakal, Said Abdullah PDIP: Itu Hak Prerogatif Presiden

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto kembali melontarkan ancaman perombakan atau reshuffle terhadap menteri yang tidak mampu bekerja optimal dalam mengedepankan kepentingan rakyat. Penegasan reshuffle itu dinilai perlu asa ukuran kinerja dari setiap menteri Kabinet Merah Putih.

Pernyataan itu mendapat respons dari Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menilai bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan reshuffle terhadap para menteri yang dianggap tidak disiplin atau berkinerja buruk merupakan hal yang wajar. Ia menegaskan, pergantian menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

“Presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menteri. Sebab para menteri dipilih dan diangkat oleh Presiden. Para menteri adalah pembantu Pak Presiden,” kata Said Abdullah kepada wartawan, Minggu (19/10).

Menurut politikus PDI Perjuangan itu, reshuffle kabinet merupakan bagian dari mekanisme untuk menjaga efektivitas pemerintahan. Ia menilai keputusan tersebut harus didasarkan pada kebutuhan strategis Presiden, bukan sekadar pertimbangan politik atau popularitas individu di kabinet. 

“Dengan demikian pergantian atau tidaknya menteri semata-mata kepentingan strategis Presiden,” ujarnya.

Said juga menjelaskan Presiden Prabowo memiliki perangkat organisasi yang dapat membantu mengevaluasi kinerja para pembantunya. Menurutnya, perlunya menyusun Key Performance Indicator (KPI) dalam menilai setiap kinerja menteri. 

“Presiden memiliki Kantor Staf Presiden, memiliki Sekretariat Kabinet, bahkan beberapa staf khusus sesuai bidangnya masing-masing. Organisasi teknis itu sebenarnya bisa menyusun Key Performance Indicator (KPI) untuk menilai seorang menteri performa kinerjanya atau tidak,” terangnya.

Ia menekankan pentingnya ukuran yang jelas dan terukur dalam melakukan evaluasi kinerja para menteri agar keputusan reshuffle tidak bersifat subjektif. 

“Dengan demikian ukurannya jelas, ada target-target, dukungan organisasi, anggaran, dan timelinenya. Semisal KPI bisa disepakati akan disampaikan enam bulan sekali untuk mengukur progres kerja menteri,” jelasnya.

Dengan mekanisme evaluasi berbasis KPI, lanjut Said, para menteri akan memahami tolok ukur kinerja mereka dan tidak merasa dievaluasi secara sepihak. Ia menambahkan, model evaluasi berbasis data dan indikator terukur juga akan membantu Presiden menghindari jebakan kinerja semu. 

“Model evaluasi demikian juga akan menghindarkan Pak Presiden mendapati anak buah yang membangun kinerja kamuflatif," tuturnya.

“Apa kinerja kamuflatif itu, yakni kinerja yang seolah-olah populer di mata rakyat karena lebih sering muncul hebohnya, tetapi tindakan atau kebijakannya tidak berdampak pada perubahan struktural sebagaimana yang dijanjikan Pak Presiden dalam Asta Citanya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada generasi muda agar berani menjadi pemimpin yang amanah dan mencintai rakyat. Ia menegaskan pentingnya keberanian dalam melawan korupsi serta menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Sidang Senat Pengukuhan Mahasiswa Baru dan Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Trans Convention Bandung, Sabtu (18/10).

Prabowo menegaskan, pemerintah akan terus mendukung penuh anggaran bagi program-program yang berdampak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Namun, ia memperingatkan agar tidak ada pihak yang bermain-main dalam pelaksanaannya.