DPR Harus Evaluasi Besar-besaran Usai Demonstrasi Massa, Tak Abaikan Kritik Publik

JawaPos.com - DPR RI diminta melakukan evaluasi besar-besaran menyusul gelombang demonstrasi massa yang meluas di berbagai daerah. Sensitifitas para anggota dewan dalam menyikapi kritik publik harus lebih maksimal.

“Saya memandang bahwa gelombang demonstrasi yang meluas ke berbagai daerah di Indonesia dapat dibaca sebagai refleksi nyata dari krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif,” kata Peneliti Spektrum Politika Institute, Hairunnas kepada wartawan, Selasa (2/9).

Ia menilai, sikap Pimpinan DPR Puan Maharani yang menyampaikan permintaan maaf, menonaktifkan beberapa anggota DPR, serta berkomitmen mendukung transparansi penanganan kasus penabrakan tragis terhadap pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan, diharapkan dapat memperbaiki citra DPR.

“Tindakan tersebut bisa dipandang sebagai titik balik, sekaligus pengakuan bahwa aspirasi rakyat yang selama ini disuarakan melalui berbagai aksi massa memang layak didengar dan tidak bisa diabaikan begitu saja,” ujarnya.

Sejauh ini, lima anggota DPR yang dinilai kontroversial telah dinonaktifkan oleh partainya, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari NasDem, Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adies Kadir dari Golkar. Menurutnya, kebijakan itu memperlihatkan keseriusan DPR dalam merespons kritik publik. 

“Hal-hal tersebut dapat dicatat sebagai salah satu bentuk respons positif dan evaluasi besar-besaran dari DPR yang digerakkan oleh masyarakat," ucapnya.

Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya DPR memperbarui kebijakan sekaligus membangun empati terhadap rakyat. 

“Itu bisa dipahami sebagai upaya membangun sensitivitas kerakyatan dan sikap proaktif agar DPR tidak terus terjebak dalam stigma impunitas dan ketidakpedulian,” tutur Hairunnas.

Ia menegaskan, DPR harus membuktikan bahwa respons kali ini bukan sekadar langkah insidental. 

“Ke depan, DPR perlu membuktikan bahwa sikap yang ditunjukkan hari ini bukan sekadar respons insidental terhadap krisis citra, tetapi bagian dari upaya sistemik untuk memperbaiki diri,” urainya.

Hairunnas menambahkan, kasus hukum yang menimpa Affan Kurniawan harus dikawal dengan transparan dan adil karena peristiwa demonstrasi di Jakarta dan sejumlah daerah telah meninggalkan luka kebangsaan mendalam. 

“Sekarang, saatnya DPR membuktikan bahwa nyawa yang melayang tidak sia-sia dan suara jalanan bukan sekadar gangguan, melainkan panggilan nurani,” pungkasnya.