Di Depan Prabowo dan Gibran, Puan Ingatkan Kebijakan Negara Harus pada Kehendak Rakyat

JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal kedaulatan rakyat dan semangat kebersamaan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI. Hal itu disampaikan Puan dihadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR Bersama DPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

“Hari ini, kita berkumpul dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Dalam hitungan hari, bangsa kita akan memasuki peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Puan mengawali pidatonya.

Puan menegaskan, selama delapan dekade Indonesia berdiri sebagai satu bangsa dan satu tanah air, persatuan tetap tegak berkat Pancasila yang mempersatukan perbedaan suku, agama, dan budaya. Menurutnya, Pancasila bukan sekadar nilai, melainkan jiwa kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ia mengingatkan, dalam mempertahankan Indonesia sebagai negara besar, berdaulat, dan kaya sumber daya bukanlah tugas ringan.

“Amanah sejarah ini menuntut hadirnya kekuatan nasional sejati, yang mampu menjaga kedaulatan, membangun kemandirian, dan merawat kebudayaan sebagai jati diri bangsa,” tutur Puan.

Puan menilai, kekuatan sejati bangsa tidak lahir dari senjata atau kekayaan semata, melainkan dari kehendak rakyat untuk bersama-sama menjadi Indonesia. Semangat itu hidup dalam gotong royong, tumbuh dari rasa saling percaya, dan mengakar pada jiwa kolektif seluruh anak bangsa.

Ia pun turut mengutip pepatah Jawa Mangan ora mangan, sing penting ngumpul, yang berarti mengutamakan kebersamaan di atas kepentingan pribadi. Menurutnya, jiwa sosial inilah yang membedakan Indonesia dari bangsa lain, serta tercermin dalam konstitusi dan prinsip dasar negara.

Puan menegaskan, rakyat berdaulat atas kekuasaan negara, sumber daya alam, dan budaya bangsa. Ia mengimbau setiap kebijakan harus berpegang pada kepentingan rakyat.

"Agar setiap kebijakan, langkah, dan keputusan negara benar-benar berpulang pada kehendak rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Puan menyinggung demokrasi nasional yang berakar pada sila keempat Pancasila, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Ia menyebut demokrasi Indonesia adalah demokrasi berjiwa gotong royong, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ia menekankan, musyawarah menjadi proses utama, sementara hikmat kebijaksanaan menjadi landasan dalam setiap keputusan, demi kebaikan seluruh rakyat tanpa meninggalkan siapa pun.

“Demokrasi kita, bukan hanya tentang ‘saya’, tetapi tentang ‘kita’. Kita yang berdaulat, kita yang sejahtera, dan kita yang berkebudayaan,” pungkasnya.