Said Abdullah Minta Pemerintah Indonesia Desak Dewan Keamanan PBB Beri Sanksi Tegas Terhadap Israel

JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah mendesak Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas terhadap tindakan ziones Israel yang melakukan agresi terhadap sejumlah negara. Pasalnya, Israel telah melakukan serangan terhadap banyak negara, di antaranya Palestina, Libanon, Iran, Yaman, Suriah dan Irak.

Kekinian, Israel menyerang fasilitas nuklir milik Iran. Menurutnya, tindakan Israel yang melakukan serangan sepihak bertentangan dengan pasal 4 paragraf 2 Piagam PBB. Mengingat, Iran merupakan negara berdaulat secara hukum internasional.

"Tindakan Israel ini berpotensi memicu perang nuklir di kawasan Timur Tengah, dan berdampak massif terhadap kemanusiaan," kata Said Abdullah kepada wartawan, Jumat (13/6).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menegaskan, Pemerintah Indonesia harus mendesak Sekjen PBB untuk menggunakan artikel 99 dari Piagam PBB. Sebab, Sekjen PBB diberikan kewenangan untuk menyampaikan peringatan terhadap ancaman perdamaian dan keamanan dunia kepada Dewan Keamanan PBB.

"Dengan demikian Sekjen PBB dapat mengusahakan pertemuan Dewan Keamanan PBB atas inisiatifnya agar mengambil langkah kongkrit untuk resolusi konflik di Timur Tengah," tegasnya.

Selain itu, Pemerintah perlu mengingatkan pemilik hak veto atas penggunaan hak veto pada Dewan Keamanan PBB lebih selektif. Serta tidak bertentangan dengan semangat berdirinya PBB, yakni untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Tak hanya itu, bersama-sama dengan negara negara konferensi Islam dan ASEAN untuk mendesak dikeluarkannya Israel dari keanggotaan PBB melalui Sidang Majelis Umum.

Lebih lanjut, mengajak negara negara konferensi Islam da ASEAN melalui PBB untuk memberikan sanksi ekonomi secara langsung kepada Israel, dan atau memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Israel sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, dan kedaulatan.

"Dalam jangka panjang, pemerintah dapat mengajukan peta jalan damai, khususnya di Timur Tengah kepada Majelis Umum, Dewan Keamanan dan Sekjen PBB sebagai proposal perdamaian di Timur Tengah," pungkasnya.