MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada, PDIP: Kemenangan Melawan Oligarki Parpol!

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus

JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Deddy menyebut bahwa putusan MK itu merupakan bentuk perlawanan terhadap oligarki partai politik yang akan membajak demokrasi.

"Soal putusan MK harus dilihat sebagai kemenangan melawan oligarki parpol yang hendak membajak demokrasi dan kedaulatan rakyat dengan strategi kotak kosong," kata Deddy kepada wartawan, Selasa (20/8).

Anggota DPR RI itu menekankan, putusan MK itu harus disambut positif karena memastikan untuk menghadirkan lebih dari satu pasang calon dalam Pilkada 2024 di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Baca Juga: Bersyukur Miliki Istri Sebaik Fairuz A. Rafiq, Sonny Septian: Menikah Tak Semenakutkan yang Dibayangkan

"Semakin banyak calon, tentu semakin banyak pilihan pemimpin yg bisa dipertimbangkan oleh rakyat. Itu baik bagi rakyat dan parpol, tetapi buruk bagi oligarki dan elite politik yang antidemokrasi," ucap Deddy.

Ia pun meyakini, hadirnya putusan MK akan menekan seminimal mungkin politik mahar dalam Pilkada Serentak 2024. Sebab, parpol dipaksa untuk mengusung orang-orang terbaik sebagai calon.

"Putusan ini juga memberi kesempatan bagi partai-partai non parlemen untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada. Dengan demikian tidak ada suara rakyat yang hilang. Bagi partai-partai yang ada di parlemen, tentu ini akan mendorong proses kaderisasi dan rekrutmen calon yang lebih baik," ujar Deddy.

Baca Juga: Kesempatan Maju Pilkada Jakarta Kembali Terbuka Usai MK Ubah Ambang Batas, Anies Siap Maju dengan Siapapun

Deddy pun mengaku bahwa putusan MK itu membawa angin segar bagi PDIP. Sebab ada upaya penguasa dan antek-anteknya memojokkan PDIP, sehingga tidak bisa mencalonkan di banyak daerah.

"Dengan ini kami memastikan bisa maju di daerah-daerah yang selama ini dikuasai oligarki tertentu seperti DKI, Jabar, Jatim, Jember, Banten, Papua dan sebagainya," pungkasnya.

Editor: Banu Adikara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada, PDIP: Kemenangan Melawan Oligarki Parpol!

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada, PDIP: Kemenangan Melawan Oligarki Parpol!

Tags

Artikel Terkait

Dari Gates ke Musk: Oligarki Teknologi di Puncak Kekayaan Dunia Arahkan Masa Depan AI dan Peradaban Manusia

Komisi VI DPR Dorong Pemerintah Berantas Praktik Oligarki pada Distribusi LPG 3 Kg

PDIP Kritisi Bagi-bagi Sembako saat May Day di Monas: Palingan Harganya Rp 100 Ribu, Tidak Menyelesaikan Masalah

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com