Kinerja Menteri dalam Sistem Pemerintahan Perlu Alat Ukur Konkret

JawaPos.com - Kinerja para menteri dalam mengelola pemerintahan membutuhkan banyak inovasi. Di antaranya bagaimana ketika melakukan reshuffle kabinet.

Ganjar Pranowo menuturkan ada beberapa gagasan unggul untuk memperbaiki sistem pemerintahan dalam mengemban amanah rakyat untuk memimpin Indonesia nanti. Menurut gubernur Jawa Tengah dua periode itu, pemerintah dalam melakukan reshuffle kabinet perlu membuat key performance indicator (KPI) atau indikator kinerja utama. KPI itu dirancang sebagai alat untuk mengukur performa atau kinerja seorang menteri di kabinet.

"Kalau kita bicara KPI kabinet, maka yang akan duduk akan dinilai oleh masyarakat apakah dia cukup sukses memimpin kementeriannya," kata Ganjar kepada media di Jakarta, Kamis (12/10).

Melalui sistem KPI, Ganjar Pranowo mengajak masyarakat untuk dapat berpartisipasi turut memberikan penilaian kinerja kepada seorang menteri di kabinet. Masyarakat dapat berpartisipasi dan melihat bagaimana kinerja dari seorang menteri.

Penilaian berdasarkan KPI akan menjadi prestasi yang signifikan bagi seorang menteri di kabinet. Sebab, tugas mereka secara langsung dipantau oleh masyarakat.

"Itu akan menjadi achievement multifunction kepada setiap menteri untuk dia mencapai target-targetnya karena publik akan mengontrol. Saya pikir menjadi fair kan," ucap Ganjar.

Melibatkan masyarakat dalam proses reshuffle atau perombakan menteri, sambung Ganjar, mendorong lebih banyak partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik.

KPI adalah metrik atau alat ukur menilai sejauh mana sebuah organisasi, departemen, atau individu telah mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Hal itu dapat diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Ganjar menegaskan, pernyataannya itu hanya merupakan saran atau pandangan pribadi. Keputusan mengenai reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif dari seorang Presiden.

Pada dasarnya Reshuffle kabinet biasanya terjadi sebagai respons terhadap perubahan kebijakan atau kondisi politik tertentu, dan melibatkan pertimbangan yang kompleks. Proses tersebut akan melibatkan berbagai aktor di tingkat eksekutif dan legislatif.