Jokowi akan Reshuflle, Elite PD: Kebutuhan atau Syahwat Politik Semata

JawaPos.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka sinyal untuk kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Rencana reshuffle kabinet itu momennya bertepatan setelah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) yang akan diusung pada Pilpres 2024.

Merespons hal itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat (PD) Herzaky Mahendra Putra menyatakan, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Jadi, Presiden berhak melakukan reshuffle kapanpun apabila dirasa perlu.

"Karena kinerja pemerintah tanggung jawab Presiden. Bukan menteri. Apalagi, seperti yang pernah disampaikan Presiden Jokowi, tidak ada visi misi menteri. Yang ada, visi misi presiden," kata Herzaky dalam keterangannya, Jumat (14/10).

Menurut Herzaky, publik bisa dan berhak menilai, apakah reshuffle dilakukan oleh Presiden adalah suatu kebutuhan yang dilakukan demi kepentingan rakyat, alias upaya perbaikan kinerja kabinet agar hasil kerjanya semakin terasa dan efektif untuk perbaikan nasib rakyat. ’’Namun, sebaliknya atau reshuffle hanya untuk memenuhi syahwat politik berkuasa semata, dengan mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan, sebagai alat tekan untuk pihak-pihak yang tidak lagi sejalan,’’ ungkap dia.

Herzaky menyarankan, sebaiknya presiden dan koalisi parpol pendukung pemerintahan fokus bekerja mengantisipasi ancaman resesi global 2023. Belum memasuki resesi global, kondisi rakyat Indonesia sudah susah saat ini.

"Harga-harga kebutuhan pokok terus melambung, tetapi penghasilan tak kunjung meningkat. Jangan malah presiden ataupun para pembantunya sok-sokan mencoba mengkooptasi, menggergaji hak dan kewenangan parpol sebagai entitas berdaulat di negeri ini, dengan memberikan tekanan atau intimidasi kepada parpol yang sedang berupaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab politiknya kepada rakyat dengan mengusung calon pemimpin negeri di Pilpres 2024 sesuai dengan harapan dan aspirasi rakyat ataupun konstituennya," kata Herzaky.

Herzaky memandang, adanya tekanan, intimidasi dan paksaan dalam bentuk apapun kepada parpol yang mengambil jalan mengusung capres berbeda dari harapan teman-teman parpol pemerintah lainnya, menunjukkan ada kecenderungan upaya konsolidasi kekuasaan oleh oligarki, agar tidak boleh ada sosok lain di luar kelompok mereka untuk tampil ke permukaan dan berlaga di kontestasi 2024.

"Seakan-akan negeri ini milik sendiri. Seakan-akan, semuanya harus dibaku atur oleh segelintir elite saja. Jika benar ini yang terjadi, demokrasi Indonesia yang sudah rapuh 8 tahun ini, menjadi semakin bobrok," serunya.

Demokrat, kata Herzaky, seperti yang selalu ditegaskan oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam berbagai kesempatan, akan terus konsisten bersama rakyat, memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Serta, mengawal demokrasi Indonesia, agar semakin berkembang dan matang. "Demokrat akan melawan jika ada upaya oligarki mengambil alih kedaulatan rakyat dan berusaha mengintervensi parpol sebagai salah satu pilar demokrasi," papar Herzaky.

Oleh karena itu, Herzaky berharap Presiden Jokowi dan koalisinya dalam dua tahun terakhir ini fokus memperbaiki nasib rakyat dan memperbaiki iklim demokrasi Indonesia yang semakin tidak kondusif. "Bukan malah sibuk memikirkan upaya melanggengkan kekuasaan," pungkas Herzaky.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui memiliki rencana untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuflle pada Kabinet Indonesia Maju. Kepala negara menyatakan, rencana reshuffle akan diputuskan dalam waktu dekat. "Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata Jokowi di sela peninjauan Stasiun Kereta Cepat Jakarta - Bandung di Tengalluar, Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10).

Kabar reshuffle kabinet ini pertama kali dihembuskan oleh kalangan relawan Jokowi. Mereka meminta agar kepala negara mencopot tiga menteri dari Partai Nas\dDem setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) pada Pilpres 2024.

Adapun tiga menteri Nasdem yang saat ini berada di kabinet adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. (*)