Sarankan Bikin Prapol Baru, Andi Kasihan Moledoko Kena Tipu Orang Itu

JawaPos.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat kubu AHY, Andi Malarangeng mengatakan Moeldoko harus mundur sebagai ketua umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB). Pasalnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB).

"Karena Pak Moeldoko berpikir bahwa ternyata dia diberikan informasi yang tidak benar, boleh dikata dikasih angin surga," ujar Andi kepada wartawan, Selasa (6/4).

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ini menambahkan, jika Moeldoko mundur jadi ketua umum, maka sekalian juga untuk jujur lantaran sudah dibohongi oleh Jhoni Allen Marbun cs.

"Kira-kira semacam itulah dan Pak Moeldoko bisa dikatakan 'Saya ditipu oleh orang-orang ini'," katanya.

Andi juga menyarankan, ketimbang memaksakan menjadi ketua umum Partai Demokrat. Moeldoko lebih baik membentuk partai politik baru. Sehingga itu lebih terhormat ketimbang mengambil partai secara paksa.

"Pak Moeldoko cs itu bisa membuat partai baru dengan modal pendukung-pendukung yang ada di Deli Serdang itu, dan katanya sudah bikin struktur partai dan sebagainya, itu modal untuk membuat partai baru," ungkapnya.

Menurut Andi, jika Moeldoko membentuk partai politik baru maka tidak akan muncul kegaduhan. Nantinya partai baru yang didirikan Moeldoko bisa bersaing dengan partai-partai lain.

"Kalau jalan atau opsi membuat partai baru apapun namanya itu yang dilakukan maka pasti tidak akan kegaduhan, tidak ada ribut-ribut, masing-masing mengurus partai masing-masing," tambahnya.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna H Laoly menolak hasil kepengurusan Partai Demokrat di bawah komando Moeldoko.

"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang 5 maret 2021 ditolak," ujar Yasonna dalam jumpa pers, Rabu (31/3).

Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19

Yasonna menjelaskan alasan tidak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko lantaran masih adanya administrasi yang tidak terpenuhi.

"Dari hasil verifikasi terhadap seluruh kelegkapan dokumen fisik masih terdapat beberapa kelengkapan belum dipenuhi antara lain perwakilan DPP DPC tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC," katanya.