Mahar Politik Makin Mahal, Hadar Setuju Pilkada Dievaluasi

JawaPos.com - Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay setuju untuk dilakukan evaluasi terhadap pilkada langsung. Pasalnya, muncul biaya mahar politik yang sangat tinggi dari partai politik.

"Persoalan juga yang sangat menonjol yaitu persoalan politik uang. Hal ini menurut kami harus dibenahi," kata Hadar di kantor Formappi, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Minggu (24/11).

Hadar menyatakan, politik uang memang permasalahan yang terjadi pada proses Pilkada langsung yang memang harus dibenahi. Terlebih, jika proses Pilkada tidak dilakukan secara langsung, mahar politik pun tetap ada.

"Faktor politik uang itu bukan berarti tidak dibenahi, kita pastikan bahwa mereka bisa bekerja dengan baik memenuhi perannya," tegas Hadar.

Oleh karena itu, Hadar menyetujui jika ingin adanya evaluasi Pilkada. Maka harus didasari dengan data-data yang relevan.

"Kami setuju didasari dengan data-data, tetapi jangan melompat kesalahan ini karena pelaksanaannya (secara langsung)," pungkasnya.

Sebelumnya, wacana evaluasi Pilkada pertama kali diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dia berharap adanya kajian indeks kedewasaan demokrasi pada tiap-tiap daerah terkait Pilkada langsung.

Tito mengatakan, hasil kajian indeks kedewasaan demokrasi itu akan menjadi opsi mekanisme pilkada dilakukan secara asimetris.

"Salah satunya sistem asimetris, sistem yang tadi disampaikan. Kalau asimetris berarti kita harus membuat indeks democratic maturity , yaitu kedewasaan demokrasi tiap daerah," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).