Prabowo Gabung Koalisi Pemerintah, Demokrasi Dinilai Tak Sehat

JawaPos.com - Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai, Presiden Joko Widodo terlalu berkompromi dalam menyusun menteri Kabinet Kerja jilid II. Menurutnya, sikap Presiden Jokowi yang kompromistis justru tidak baik bagi jalannya pemerintahan.

Haris menilai, jika Jokowi terlalu berkompromi dalam menyusun menteri pada pemerintahan keduanya. Hal ini berpotensi melahirkan politik transaksional.

"Kalau pimpinan terlalu kompromistik itu tidak baik, tidak sehat. Sebab setiap kompromi berpotensi melahirkan politik transaksional," kata Syamsudin Haris dalam diskusi bertajuk 'Mencermati Kabinet Jokowi Jilid II' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (22/10).

Selain itu, Haris pun menyoroti masuknya Prabowo Subianto ke dalam koalisi pemerintah. Haris menyayangkan langkah Prabowo tersebut, seharusnya Prabowo menolak tawaran dan Jokowi tidak mengajaknya.

"Nasionalitas demokrasi, pemilu untuk mewujudkan gagasan demokrasi itu sendiri. Makanya ada kompetisi di dalam pemilu Presiden. Yang menang, ya, berkuasa, yang kalah, ya, legawa. Bukan kemudian diajak masuk semua. Itu baru demokrasi sehat," terang Haris.

Bahkan, lanjut Haris, jika semua oposisi masuk kedalam koalisi Jokowi maka model negara bukan lagi demokrasi tapi menjadi model negara integralistik.

"Kalau semua diajak masuk atau katakanlah posisi tinggal PKS misalnya ini bisa membawa apa yang dicita-citakan oleh Profesor Soepomo pada saat sidang-sidang BPUPKI menjelang 17 Agustus 1945. Apa itu? yaitu model negara integralistik, model negara kekeluargaan, ini sungguh-sungguh mengancam kekeluargaan," ungkap Haris.

"Di dalam konsep negara kekeluargaan atau integral, tidak ada oposisi. Semua itu keluarga. Tidak mungkin kepala keluarga menyakiti anggota keluarga. Nah itu kan konsepnya walaupun dalam kenyataan tidak demikian pada zaman Pak Harto," sambungnya.

Syamsuddin menyebut, konsekuensi logis berasal dari Otoritas Presiden dipagari oleh moralitas publik. Dan nasionalitas demokrasi tentunya oposisi tidak bergabung ke dalam pemerintahan.

"Tentu saja, mestinya Pak Jokowi tidak usah mengajak Gerindra ke kabinet. Semestinya Pak Prabowo dan teman-teman menolak ajakan itu," pungkasnya.