Karding: Saya Cium Tangan Amien Rais 4 Kali Jika People Power Terjadi

JawaPos.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding meragukan ancaman people power atau pengerahan massa yang digaungkan mantan Ketua MPR Amien Rais. Menurutnya ancaman itu tidak akan terjadi. 

"Saya cium tangannya Pak Amien Rais empat kali kalau sampai terjadi people power," kata Karding di Hotel Santika, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (2/4).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, Amien Rais sudah tidak memiliki pengaruh dalam perpolitikan Indonesia. Mengancam melalui people power bukan hal yang baik. Karena menurut Karding, negara dan pemerintah dikelola secara baik dan benar. 

Karding juga menegaskan, kondisi Indonesia saat ini tidak layak untuk dilakukan pengerahan massa seperti yang dibayangkan Amien Rais. Sebab pemerintahan saat ini berbeda dengan 1998. 

"Sekarang people power apa? Yang di-people power siapa? Kecuali kalau pemerintahan ini zalim," papar Karding.

Diketahui, Amien Rais yang juga Ketua Dewan Pembina Persaudaraan Alumni 212 meminta tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Amien pun mengklaim masyarakat akan melakukan people power jika terjadi kecurangan.

Menurut Amien, aksi people power tidak bisa dikaitkan dengan revolusi karena tidak memakan korban. Selain itu, Amien mengklaim people power sah jika mereka menemukan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu.

"Kalau sampai nanti terjadi kecurangan, sifatnya terukur, sistematis, dan masif, ada bukti, itu kita enggak akan ke MK, enggak ada gunanya tapi kita langsung people power," jelas Amien di kompleks Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Minggu (31/3).

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Bara Hasibuan menegaskan, partainya tak akan ikut dengan wacana people power versi Amien Rais. Bagi dia, ancaman itu sangat berbahaya bagi demokrasi. 

“PAN tidak akan ikut people power. PAN tidak tertarik dan tidak akan ikut people power. Ancaman itu sangat berbahaya dan tidak bertanggung jawab,” kata Bara ketika dikonfirmasi, Senin (1/4). 

People power, menurut Bara, hanya relevan sebagai cara untuk melawan kekuasaan otoriter. Di sebuah demokrasi, cara tersebut tidak relevan. Kecuali kalau kekuasaan demokratis itu melakukan hal-hal yang melecehkan prinsip-prinsip demokrasi. 

“Kami tidak lihat itu di Indonesia sekarang,” ungkapnya.

Di sisi lain, dia menyatakan PAN masih percaya kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu yang independen. Bagi dia, KPU telah bekerja keras untuk memastikan semua tahapan pemilu berlangsung fair dan transparan.

“Memang ada kekurangan, tapi kami lihat KPU cepat memberikan respons dan ambil langkah cepat untuk perbaikan seperti pada DPT bermasalah. Kalau ada indikasi pelanggaran atau kecurangan, kami akan ambil langkah seperti yang tercantum di UU Pemilu, yaitu dengan membawa kasus ke MK,” tutur dia.

Lagipula, Bara menilai, kecurangan pemilu secara masif, terorganisasi, dan terstruktur sangat sulit dilakukan pada pemilu kali ini. Apalagi nantinya akan ada lembaga pemantau internasional yang memonitor pemilu.