Ada yang Sedang Main Strategi Adu Domba Jatuhkan Prabowo dan Anies?

Jawapos.com - Duet antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua Komando Tugas Bersama (Kosgama) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2019 mencuat. Wacana itu terus membesar usai pertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang (SBY) beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, wacana tersebut sengaja diembuskan pihak tertentu untuk menjegal pencapresan Prabowo yang sudah menjadi harga mati bagi Partai Gerindra.

“Ini sepertinya sengaja dihembuskan sebagai strategi membuat Prabowo tertekan dan memberikan mandatnya kepada Anies,” kata Ujang dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (28/7).

Sementara, sambung Ujang, di satu sisi jika Anies maju sebagai capres maka harus seizin presiden, yang artinya bisa saja Anies juga terhambat oleh aturan tersebut. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018.

Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota yang akan dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus meminta izin kepada presiden, demikian bunyi Pasal 29 ayat (1) PP Nomor 32 Tahun 2018.

Untuk itu, Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) ini membaca bahwa wacana tersebut merupakan salah satu strategi yang dilakukan kubu Joko Widodo untuk memecah kekuatan lawan—yakni koalisi yang sedang dibangun oleh Prabowo Cs.

“Ini seperti strategi adu domba untuk jatuhkan Prabowo dan Anies,” tegas Ujang.

Ujang juga menjelaskan, yang berpotensi melawan Jokowi di Pilpres 2019 sebagai capres hanya Prabowo dan Anies. Oleh karena itu, kedua tokoh itu harus dikunci dan dijatuhkan agar lemah.

Sehingga, menurut Ujang, siapa pun yang akan maju menantang Jokowi, baik Prabowo atau Anies, akan sulit menang melawan Jokowi.

“Saya pikir Jokowi itu sudah memilih lawan. Jadi dia tahu lawannya paling Prabowo atau Anies, makanya harus diselesaikan,” ujarnya.

Ujang juga menilai, Prabowo adalah satu-satunya calon yang paling realistis untuk didorong, menimbang hanya popularitas dan elektabilitasnyalah yang mampu mengimbangi kekuatan Jokowi di Pilpres 2019. Maka, dengan asumsi koalisi Gerindra, PAN, dan ditambah Demokrat yang solid, jadi mestinya tak ada lagi kekhawatiran untuk kalah.

“Untuk itu, Gerindra bersama partai koalisinya harus menghilangkan kekhawatiran akan kalah jika terjadi rematch Prabowo vs Joko Widodo,” jelas Ujang.

Karena itu, dirinya menegaskan bahwa keragu-raguan dan banyaknya opsi figur lain selain Prabowo akan membuka ruang konflik dan tarik-menarik kepentingan di internal koalisi di luar kubu Jokowi.

“Kombinasi figur dan berjalannya mesin partai koalisi adalah kunci. Dibutuhkan soliditas sejak dini agar perjalanan memperebutkan kursi RI1-RI2 berjalan mulus,” terang Ujang.

Menurutnya, dengan bergabungnya Demokrat dalam koalisi Gerindra menambah kekuatan yang tidak perlu lagi dikhawatirkan. Karena, faktor SBY yang pernah berkuasa selama 10 tahun cukup besar untuk menambah kekuatan koalisi.