
Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2026-2029.
Berdasarkan dokumen yang diakses pada Senin (4/5) melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara, Perpres tersebut ditetapkan pada 9 Februari 2026 oleh Presiden Prabowo.
Regulasi ini menekankan pentingnya pemenuhan hak masyarakat atas rasa aman. Upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh, terencana, sistematis, dan terintegrasi, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Bahwa dalam rangka memenuhi prioritas nasional dalam menghadapi ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, perlu koordinasi sinergi antarinstrumen dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme," sebagaimana tertuang dalam Perpres 8/2026, dikutip Senin (4/5).
Dalam Pasal 1 ayat (1), dijelaskan bahwa pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencegah sekaligus mengatasi ancaman tersebut.
Sementara, ayat (2) mendefinisikan ekstremisme berbasis kekerasan sebagai keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem guna mendukung atau melakukan aksi terorisme.
Adapun pada ayat (3), terorisme dijelaskan sebagai tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara luas, berpotensi menimbulkan korban massal, serta menyebabkan kerusakan pada objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, maupun fasilitas internasional, dengan latar belakang ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
Dalam Perpres tersebut juga ditegaskan bahwa Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) merupakan kebijakan nasional yang memuat kerangka strategis, arah kebijakan, serta prioritas program dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme di Indonesia.
Pelaksanaan RAN PE melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota, dan membuka ruang partisipasi masyarakat.
“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” demikian bunyi Perpres 8/2026.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022