Pedes Banget! Kritik Fahri Terhadap Kebijakan Impor Beras

JawaPos.com - Kebijakan Pemerintah melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam dikritisi banyak pihak. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai keputusan Kementerian Perdagangan melakukan impor sebagai bentuk kepanikan pemerintah menghadapi lonjakan harga beras di dalam negeri.

"Pemerintah menjamin bahwa stok beras aman dan kebijakan HET akan lebih melindungi konsumen dan para petani. Tapi cara Pemerintah meredam gejolak harga beras hingga memutuskan harus impor, terlihat kepanikan," kata Fahri melalui akun Twitternya @FahriHamzah, Minggu (14/1).

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini khawatirkan kebijakan impor beras ini akan menimbulkan panic buying di kalangan masyarakat.

Fahri menyebut lemahnya koordinasi menteri pertanian dan menteri perdagangan menjadi salah satu masalah yang nampak dalam menjalankan kebijakan produksi dan distribusi beras. Padahal, kedua kegiatan itu hakikatnya tidak bisa ditangani secara parsial.

"Dengan kata lain diperlukan skenario (bersama-sama) untuk menghadapi tekanan produksi maupun distribusi," ungkapnya.

Menurutnya, kenaikan harga beras yang dipicu oleh terganggungnya pasokan tak lepas dari kegagalan pemerintah dalam memperbaiki sektor faktor produksi beras, yakni ketersediaan lahan. Hal ini terlihat dari semakin menyempitnya lahan pertanian yang tergerus oleh kebutuhan lain, seperti pemukiman.

"Lahan pertanian kita semakin menyempit dan terus dihimpit oleh pemukiman. Karena bisnis pertanian semakin tidak menguntungkan. Tenaga kerja dibayar murah, bahkan upah rill buruh tani terus merosot. Masalah yang kompleks jangan dianggap gampang," tegasnya.

Untuk mengontrol harga dan pasokan beras, Fahri menyarankan, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap Permendag 57/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dan Permentan 31/2017 tentang Kelas Mutu Beras.

Menurutnya, saat ini HET kurang berperan dalam mengontrol harga dan menjamin pasokan beras. Selain itu, pelaksanaannua pun dinilai kurang komprehensif dan semakin memperburuk permasalah ini.

"Untuk mampu mengontrol pasokan dan harga, butuh koordinasi yg kuat diantara Mentan dan Mendag," pungkasnya.