Jumat, 19 Jan 2018
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Politik

Nyelekit! Kritik Petinggi PKS ke Pemerintah Soal Kebijakan Impor Beras

| editor : 

Ilustrasi  seorang buruh panggul tengah mengangkut beras dari gudang  penyimpanan

Ilustrasi seorang buruh panggul tengah mengangkut beras dari gudang penyimpanan (DOK.MIFTAHULHYAT/JAWA POS)

JawaPos.com - Kebijakan pemerintah melakukan impor beras 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand untuk menstabilkan harga beras di pasaran terus menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Apalagi, sebelumnya Kementerian Pertanian mengklaim produksi beras nasional surplus.

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat mengendalikan laju kenaikan harga beras. Sebab, kenaikan harga beras tingkat medium dan premium di pasar dalam beberapa waktu terakhir telah meresahkan masyarakat.

"Jika dibiarkan akan mengerek inflasi yang pada akhirnya akan semakin membebani rakyat," kata Jazuli kepada JawaPos.com, Minggu (14/1).

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini (Dok.JawaPos.com)

Jazuli mengingatkan pemerintah pentingnya mencermati siklus panen padi yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Pasalnya, pendeknya jangka waktu impor dengan  masa musim panen petani, akan menekan petani. Maka, wajar sejumlah Pemda dan petani lokal serempak menolak masuknya beras impor tersebut.

"Kenaikan harga beras di berbagai daerah ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah mengendalikan pasokan perberasan nasional. Parahnya, solusinya cuma impor. Ini menunjukkan tata niaga perberasan yang sangat buruk," tegas Jazuli.

Lebih lanjut, Jazuli memandang, pemerintah sangat lemah dalam koordinasi dan supervisi, sehingga tidak mampu mengintervensi pasar dan mengendalikan stok pangan yang ada di pasar. Apalagi ketika ada gangguan dalam rantai pasok, harga langsung naik dan pasokan berkurang drastis.

"Kebijakan impor 500 ribu ton beras ini sekaligus menunjukkan rendahnya keberpihakan dan perhatian pemerintah pada petani," tegas Jazuli.

Untuk meredam kenaikan harga beras, Jazuli menyarankan pemerintah mengevaluasi Permendag 57/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dan Permentan 31/2017 tentang Kelas Mutu Beras.

Selain itu, tutur Jazuli, pemerintah harus berpikir keras untuk menyederhanakan rantai pasok serta perkuat peran Bulog dalam stabilitas harga dan pasokan.

"Lainnya juga perjelas peran dan fungsi Satgas Pangan serta perkuat koordinasi yang kuat lintas departemen terutama antara Mentan dan Mendag," pungkasnya.

(aim/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP