Mahfud MD Minta Para Kepala Daerah Hati-Hati dan Tak Tergiur Korupsi saat Isi Pembekalan Kepala Daerah PDI Perjuangan

JawaPos.com - Mahfud MD turut mengisi pembelakan kepala daerah yang diselenggarakan oleh PDI Perjuangan pada Sabtu (17/5). Dalam kesempatan itu, mantan menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam) itu menyinggung soal praktik korupsi. Dia meminta seluruh kepala daerah hati-hati dan tidak tergiur korupsi. 

Menurut Mahfud, jebakan korupsi harus dibicarakan agar kepala daerah tidak terkena kasus. Mahfud pun menuturkan beberapa contoh bagaimana kepala daerah terkena kasus hukum. Misalnya saat menyusun APBD bersama DPRD. Seringkali kepala daerah tergoda untuk melakukan korupsi. Sehingga mereka masuk penjara bersama-sama. 

”Bisa juga dengan praktik melakukan mark up ałau mark down untuk mendapat kickback. Hati-hati, ini kasus-kasus yang saya bicarakan. Jadi jangan sampai terjebak korupsi,” ungkap Mahfud. 

Untuk itu, Mahfud menyarankan agar para kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dia mengingatkan, tindak pidana korupsi bisa terus dikejar meski sudah tidak bertugas sekali pun. Sebab, tindak pidana korupsi kadaluarsa setelah 18 tahun. Sementara masa jabatan kepala daerah setiap periode hanya 5 tahun, kalau 2 periode maksimal 10 tahun.

”Jadi, jangan tergiur. Kalau saat menjabat berbuat baik dan sesuai ideologi partai, maka pensiun dengan gagah dan tidur dengan tenang,” kata Mahfud. 

Lebih lanjut, Mahfud menyampaikan bahwa saat korupsi sedang marak. Indikatornya adalah indeks persepsi korupsi yang anjlok luar biasa. Pola korupsinya terdesentralisasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Selain greedy, kata Mahfud, korupsi juga disebabkan sistem rekrutmen politik yang sulit mengendalikan korupsi. 

mahfuBaca Juga: Mahfud MD Sebut Kenaikan Gaji Hakim Tak Efektif Cegah Korupsi

Dalam pembekalan itu, turut hadir Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR Puan Maharani, dan beberapa petinggi PDI Perjuangan lainnya seperti Djarot Saiful Hidayat, Komarudin Watubun, Ganjar Pranowo, dan Wakil Sekjen yang juga Kepala Sekretariat PDIP Aryo Adhi Dharmo.