Usulan Jokowi Jadi Penasihat Prabowo Tepat, Melanjutkan Program Pemerintahan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto saat kunjungan kerja ke Jawa Timur, Jumat (8/3).

JawaPos.com - Pengamat politik sekaligus peneliti senior Populi Center Usep Saepul Ahyar merespon isu mengenai posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal ditempatkan sebagai penasihat pemerintahan mendatang setelah menyelesaikan masa jabatan periode kedua berakhir. 

Di sisi lain, muncul wacana menghidupkan kembali lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada masa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satu orang yang diperkirakan bakal ditempatkan pada posisi itu adalah Jokowi.

Menurut Usep, era kepemimpinan Prabowo adalah kelanjutan pemerintahan Jokowi. Maka dengan posisi Jokowi sebagai penasihat sangat tepat. Terlebih, Jokowi dinilai memiliki peran penting terhadap Prabowo Subianto. 

“Kalau potensi bangsa saya setuju untuk ditempatkan dengan sebaik-baiknya termasuk Pak Jokowi,” ujar Usep, Rabu (15/5).

Usep menambahkan, tidak hanya Presiden Jokowi, siapapun figur yang dianggap memiliki potensi membantu presiden dan wakil presiden terpilih dalam menyelenggarakan tugas kenegaraan harus diberdayakan.

“Sebenarnya Pak Prabowo harus memanfaatkan potensi bangsa siapapun tidak harus Jokowi, tetapi kalau menurut saya Prabowo jangan tergantung hanya satu orang, hanya figur Jokowi tidak harus,” ucapnya.

“Figur-figur yang lain juga banyak, bisa melalui mekanisme-mekanisme yang bisa dipakai oleh Pak Prabowo dalam konteks menyelenggarakan kenegaraan, tugas negara itu,” tambahnya.

Lanjut Usep menyampaikan, salah satu pihak yang mengusulkan agar Presiden Jokowi menjadi penasihat Prabowo-Gibran itu datang dari eks politisi PDIP yang kini beralih menjadi kader Gerindra yakni Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara.

Usep menilai saran dari Ara itu sebagai bentuk loyalitasnya terhadap Presiden Jokowi, sebab selama ini Ara sangat kental sebagai pendukung Presiden Jokowi, bahkan alasan keluar dari PDIP juga karena ingin mengikuti garis politik mantan wali kota Solo tersebut.

“Jadi itu juga karena wajar saja Maruarar mengusulkan Pak Jokowi untuk menjadi penasihat Pak Prabowo karena memang Maruarar ini kan dalam tanda petik orangnya Jokowi atau pendukung beratnya Jokowi, keluar dari PDIP juga kan karena Jokowi, jadi senasib sepenanggungan,” ungkapnya.

Secara politik dengan menjadi penasihat Prabowo-Gibran, posisi Presiden Jokowi kata Usep akan tetap kuat pasca lengser dari jabatannya.

“Jadi kalau Pak Jokowi ditempatkan sebagai penasihat di pemerintahan secara resmi ya kekuatan dia bertambah kalau dari sisi politiknya, mengingat Jokowi ini tidak punya partai politik jadi tidak punya kekuatan setelah selesai menjabat,” bebernya.

“Akan kuat kalau dia jadi penasihat presiden secara resmi itu akan sangat kuat,” imbuhnya.

Namun, Usep menyampaikan Prabowo harus menempatkan sahabatnya itu secara proporsional tidak melebihi kekuatan dari presiden itu sendiri, sebab jika Presiden Jokowi lebih powerful dari pada Prabowo maka akan muncul istilah matahari kembar di pemerintahan.