Megawati Dukung Hak Angket, Todung Tegaskan PDIP Tak Akan Makzulkan Presiden

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai pertemuan tertutup di Gedung High End, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

JawaPos.com - Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis memastikan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Menurutnya, penekanan dari hak angket yang digulirkan parpol pendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk mengungkap dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) pada masa sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, dan setelah pencoblosan.

Ia menekankan, proses pemakzulan presiden terpisah dari hak angket yang akan digulirkan di DPR RI. Sebab, hak angket untuk menemukan intervensi kekuasaan dan kecurangan TSM.

“Hak angket bukan untuk pemakzulan. Ibu Megawati juga tidak ingin pemerintahan goyah sampai 20 Oktober 2024, dan Ibu Megawati tidak memerintahkan para menteri dari PDI Perjuangan untuk mundur,” kata Todung kepada wartawan, Selasa (27/2).

Ia menegaskan, komitmen PDI Perjuangan menggulirkan hak angket bukan untuk memakzulkan presiden. Tetapi membongkar kecurangan, kemudian mengoreksi kecurangan itu.

“Proses pemakzulan itu terpisah dengan angket yang jalan sendiri, tetapi jika bahan hasil angket menjadi bahan untuk pemakzulan itu persoalan lain. Sekarang ini hak angket tidak ada hubungannya dengan pemakzulan,” ucap Todung.

Todung menuturkan, dugaan kecurangan Pemilu 2024 terjadi sejak masa prabencoblosan hingga setelah pencoblosan. Ia berujar, pada masa prapencoblosan, intervensi membuat kekuasaan tidak netral.

Baca Juga: Golkar Tak Setuju Hak Angket, Airlangga: Logikanya Kurang Tepat

Hal ini bisa dilihat di media massa dan media sosial. Kemudian, politisasi bantuan sosial (bansos) begitu massif, padahal sebelumnya tidak pernah terjadi seperti pada Pemilu 2024.

Nilai bansos yang dibagian bukan dalam jumlah kecil yakni Rp 496,8 triliun. Mengutip para ahli psikologi politik, Todung menegaskan, ada korelasi antara perilaku pemilih dengan politisasi bansos.

Demikian juga dengan dikte patron penguasa seperti bupati, camat, kepala desa, dan pemuka agama mempengaruhi sikap pemilih.

“Dalam masyarakat yang paternalistik seperti Indonesia, apa yang dikatakan patron itu didengar pemilih,” pungkas Todung.

Editor: Kuswandi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Megawati Dukung Hak Angket, Todung Tegaskan PDIP Tak Akan Makzulkan Presiden

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Megawati Dukung Hak Angket, Todung Tegaskan PDIP Tak Akan Makzulkan Presiden

Tags

Artikel Terkait

PDIP Kritisi Bagi-bagi Sembako saat May Day di Monas: Palingan Harganya Rp 100 Ribu, Tidak Menyelesaikan Masalah

Ribka Tjiptaning di May Day PDIP: Ibu-ibu Jangan Marah Suami Gajinya Kecil, Tapi Marah pada Sistem

Megawati Usul KAA Jilid II untuk Cari Solusi Masalah Geopolitik Global

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com