Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri acara sarasehan nasional Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Kamis (28/12).
JawaPos.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyampaikan duka cita atas kematian seorang relawannya dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Diduga seorang Relawan Pejuang Demokrasi (Repdem), Muhandi Mawanto tewas usai dikeroyok massa.
"Ya, saya turut berduka. Pada yang kemarin saya dikabarkan ada relawan yang meninggal dunia," kata Ganjar usai menghadiri acara konsolidasi '45 Hari Menuju Kemenangan Ganjar-Mahfud' di Djakarta Theater, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12).
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, dirinya telah meminta Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud untuk menangani kasus relawan yang meninggal dunia itu.
"Maka kami minta tim pemenangan (TPN Ganjar-Mahfud) untuk segera urus, dan sekarang tim hukum sedang mendalami soal itu," tegas Ganjar.
Sementara itu, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Md, Todung Mulya Lubis mengungkapkan, terdapat satu orang relawan meninggal dunia dan empat orang lainnya mengalami luka berat akibat kekerasan.
"Kami mendapatkan laporan dari Klaten dan Boyolali, ini laporan dan tindak kekerasan yang sangat tidak bisa diterima. Satu meninggal dunia dan empat orang mengalami luka-luka berat," ungkap Todung di Djakarta Teater, Jakarta.
Todung menjelaskan, satu orang meninggal dunia berasal dari Klaten. Diduga meninggal akibat tindakan kekerasan, berupa pengeroyokan.
"Yang meninggal dunia ini adalah relawan pendukung Ganjar-Mahfud yang diduga mengalami kekerasan dan brutalitas oleh oknum pasangan calon yang lain," ucap Todung.
Sementara, empat korban yang mengalami luka-luka diduga akibat dianiaya, sehingga aparat harus segera mengambil tindakan.
"Kalau itu benar, kami ingin minta ke Panglima TNI untuk mengambil tindakan tegas dan mempertanggungjawabkan secara hukum mereka yang melakukan tindakan kekerasan ini," tegas Todung.
Ia menegaskan, hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena rakyat menginginkan pemilu berjalan dengan damai, tertib, dan sesuai aturan. Sehingga, semua tindakan kekerasan yang dilakukan sangat jelas melanggar hukum.
Oleh karena itu, ia meminta agar semua kontestan Pemilu 2024 dapat menghormati hukum dan aturan yang berlaku. Selain itu, Todung menegaskan pihaknya meminta investigasi lebih lanjut dari Kepolisian dan TNI.
"Kami ingin minta investigasi kepada Kepolisian dan TNI, karena kami sangat prihatin dan sangat sedih dan tidak bisa membayangkan. Apakah kita akan punya pemilu dan pilpres yang damai kalau keadaan semacam ini terus berlanjut apalagi bereskalasi? Jadi ini tidak bisa dibiarkan," pungkasnya.