Plt Ketum PPP Minta PPATK Buka Informasi ke Publik Soal Transaksi Mencurigakan Kampanye di Parpol

JawaPos.com - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono meminta Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka informasi terkait partai mana saja yang memiliki laporan transaksi mencurigakan khususnya di rekening bendahara partai politik (parpol).

“Sebaiknya aparatur negara atau PPATK segera membuka partai mana saja yang mendapat aliran dana itu, artinya aliran dana yang tidak legal menurut UU Pemilu. Sikap saya supaya segara dibuka, partainya apa dan jumlahnya berapa,” ujar Muhamad Mardiono, saat ditemui di kawasan Petukangan Utara, Jakarta Selatan, Minggu (17/12).

Mardiono menjelaskan, hal tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadi fitnah kepada sesama anak bangsa dan menjadi bola liar.

“Kalau tidak segera dibuka akan menjadi bola liar yang berakibat tidak percayanya publik terhadap Pemilu. Maka dibuka saja terkait sumbernya dari mana, supaya tidak menjadi finah, saling curiga, dan sudzon terhadap sesama anak bangsa,” ungkapnya.

Mardiono pun mengaku tidak takut jika hal tersebut dibuka. Sebab, dia meyakini partainya tidak terlibat isu tersebut.

“Bahkan kalau PPP mendapat aliran dana, ya dibuka saja agar tidak menjadi fitnah,” pungkasnya.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan yang ada hubungannya dengan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Dalam surat tersebut, PPATK menjelaskan bahwa transaksi uang masuk dan keluar berjumlah ratusan miliar rupiah dari rekening bendahara partai politik (parpol) pada periode April-Oktober 2023.