Legislator PKS di DPR Endus Motif Penguasaan Data Lokal di Balik Kerja Sama Tiktok - GOTO

Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK mendesak Pemerintah bergerak cepat dalam melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari serbuan produk impor, khususnya dari Tiongkok.

JawaPos.com - Upaya TikTok mengandeng Tokopedia untuk masuk dalam bisnis e-Commerce mengundang sorotan berbagai pihak. Tak terkecuali dari kalangan Anggota Komisi VI DPR, Amin AK. 

Jika platform asal China itu benar-benar jadi menggandeng Tokopedia masuk dalam bisnis e-Commerce, maka kata Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) aksi korporasi itu harus dibaca secara cermat. Pasalnya, bakal ada data pribadai yang mereka kuasai.

“Upaya TikTok maupun platform media sosial lainnya dengan menggandeng perusahaan lokal seperti halnya GOTO (Gojek - Tokopedia) tentu dimaksudkan untuk mendapatkan big data yang dimiliki perusahaan lokal. Itu sesuatu yang sulit dicegah,” kata Amin di Jakarta, Rabu, (29/11).  

Mengenai penguasaan data ini, memang kata Amin, perlu diawasi secara serius. Bahaya penyalahgunaan data harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk pemerintah. Ini juga dipertanyakan kepada mitra lokal, dalam hal ini GoTo yang belakangan disebut serius menjajaki kerja sama dengan Tiktok. 

“Dan mengenai bahaya atau tidaknya, itu sangat tergantung kepada komitmen perusahaan lokal yang dijadikan mitranya, seperti GOTO misalnya," imbuhnya.

Sebab, lanjut Amin AK. Soal data konsumen Indonesia, sebetulnya tanpa bekerjasama dengan GOTO pun platform TikTop Shop sudah menguasai data konsumen Indonesia dalam jumlah cukup besar. Bahkan, platform TikTop secara teknologi lebih advance dibanding media sosial lainnya.

"Saya pikir ini yang membahayakan," ujarnya.

Sebelumnya Amin AK juga mengkritisi keberadaan fitur Tiktok Shop menjadi perhatian publik. Beberapa waktu lalu di forum parlemen, Rapat Paripurna, Amin menyampaikan aspirasi pelaku UMKM yang menjerit karena Tiktok Shop. Amin menyebut, Project S Tiktok memanfaatkan pasar Indonesia yang sangat besar untuk meraup keuntungan. 

Karena itu Ia meminta Ketua DPR Puan Maharani dan jajaran pimpinan mendesak pemerintah untuk serius memberangus "penjajahan asing" dalam urusan perdagangan online.

Amin juga menuturkan, berdasarkan data Bank Indonesia (BI), pada 2022 nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai Rp 476,3 triliun. 

"Namun, sayangnya dari nilai transaksi sebesar itu, Rp 428,67 triliun atau 90 persennya dinikmati produsen luar negeri, terutama Tiongkok," tegas Amin di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

Lebih lanjut, Amin lantas menyinggung Project TikTok yang disebutnya sebagai salah satu platform yang bisa membunuh UMKM Indonesia. Karena aplikasi media sosial asal Tiongkok itu sangat memanfaatkan pasar Indonesia yang sangat besar untuk meraup keuntungan.

Menurutnya, manuver TikTok mengancam keberlangsungan UMKM Tanah Air. Pasalnya, sosial media yang memiliki aplikasi e-commerce itu bisa menganalisis tren perilaku konsumen Indonesia demi keuntungan pelaku usaha Negeri Tirai Bambu.