PDIP Tegaskan Reshuffle Kabinet Tak Kondusif Dilakukan Saat ini

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto berdaka Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (28/9). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai tak kondusif jika reshuffle atau perombakan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilakukan saat ini. Hal ini setelah dikabarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (3/10) kemarin.

"Reshuffle dalam situasi sekarang ya tentu saja kurang kondusif," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (3/10).

Hasto mengatakan, saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan dan pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) akan dibuka mulai 19-25 Oktober 2023. Karena itu, momentum ini sebaiknya digunakan untuk percepatan terhadap seluruh target-target program strategis yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi.

"Kemudian melakukan evaluasi-evaluasi secara konstruktif untuk nantinya diberikan kepada pemerintahan yang akan datang," ucap Hasto.

Baca Juga: Hasto Beberkan Teknis Kerja Sama Pemenangan Ganjar di Daerah

Namun, Hasto menyebut reshuffle kabinet bisa saja dilakukan, jika ada menteri yang tersangkut masalah hukum atau berhalangan tetap. Namun, itu juga bisa dilanjutkan dengan menteri ad interim.

"Kecuali ada menteri yang karena aspek-aspek hukum atau berhalangan tetap itu reshuffle dapat dilakukan. Atau presiden juga memiliki opsi dalam menugaskan menteri-menteri yang lain untuk bertindak sebagai menteri ad interim," ujar Hasto.

Baca Juga: Kembali Reshuffle Kabinet, Jokowi Dinilai Peragakan Politik Terburuk di Ujung Masa Jabatannya

Lebih lanjut, dia menambahkan reshuffle kabinet tetap saja hak prerogatif Presiden Jokowi. "Tapi sepenuhnya terkait dengan reshuffle kami serahkan kepada bapak Presiden Jokowi karena itu hak prerogatif beliau," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, isu reshuffle kabinet kembali muncul setelah Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) dikabarkan tersangkut masalah hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini juga menyusul, adanya pertemuan Presiden Jokowi dengan SBY di Istana Bogor kemarin.

Editor: Dimas Ryandi