Yenny Wahid: Ibu Kota Baru Harus Usung Konsep Smart City

JawaPos.com - Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid mendukung penuh rencana pemindahan ibu kota Indonesia. Dia juga mendukung agar ibu kota dipindah ke luar Pulau Jawa. Hal ini lantaran sumber daya di pulau terpadat di Indonesia ini sudah tidak akan mampu lagi memenuhi kebutuhan penduduknya.

Namun demikian, Yenny menggarisbawahi agar konsep smart and sustainable city diterapkan dalam pembangunan ibukota baru. "Sumber daya air dan lahan yang makin terbatas akan menjadi penyebab timbulnya berbagai masalah, misalnya masalah perebutan lahan dan timbulnya penyakit karena tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan air bersih," kata Yenny seperti dilansir RMOL.co (Jawa Pos Group), Senin (6/5).

Menurutnya, konsep smart city yang memiliki ciri-ciri ada hyper connectivity, penggunaan teknologi internet of things, dan big data untuk mengatur sistem yang berjalan, mulai dari pengolahan limbah sampai supply energi dan air harus diterapkan di ibu kota baru.

Penggunaan teknologi, sambungnya, juga harus diterapkan dalam monitoring dan pengelolaan berbagai aset publik. “Kota baru nanti harus mempunyai lebih banyak lagi sistem transportasi yang ramah lingkungan. Misalnya ada lebih banyak ride sharing, juga cashless system agar lebih efisien,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yenny juga ingin kota baru itu dipenuhi dengan taman-taman kota dan fasilitas ramah anak, seperti taman bermain hijau. “Agar tumbuh kembang generasi mendatang lebih maksimal," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah menggelar rapat terkait rencana memindahkan Ibu Kota Indonesia, Senin (29/4). Rapat yang digelar di Kantor Presiden itu dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Dalam sambutannya Presiden mengatakan, gagasan untuk pemindahan Ibu kota ini sebetulnya sudah lama sekali. Bahkan, telah ada sejak era Presiden Soekarno dan selalu muncul dalam setiap era pemerintahan.

“Tapi wacana itu timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan tidak dijalankan secara terencana dan matang,” ujarnya.

Jokowi menambahkan, pemindahan ibukota bukan berbicara jangka pendek. Tapi bicara kepentingan lebih besar dalam jangka panjang untuk menyongsong kompetisi Global.

“Ketika kita sepakat menuju negara maju, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus. Yaitu sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik sekaligus pusat bisnis,” imbuhnya.

Jokowi melanjutkan, beberapa negara sudah mengantisipasi perkembangan negaranya di masa yang akan datang dengan memindahkan pusat pemerintahannya.

“Kita contohkan banyak sekali, Korea Selatan, Brazil, Kazakhstan dan lain-lain jadi sekali lagi kita ingin kita berpikir visioner untuk kemajuan negara ini,” tuturnya.

Namun demikian, Jokowi menilai, agar pemindahan ibu kota bisa berjalan lancar butuh persiapan yang matang. Baik dari sisi pilihan lokasi, aspek geopolitik geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukung, dan pembiayaan.

“Tapi saya meyakini Insya Allah kalau dari awal kita persiapkan dengan baik maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan,” pungkasnya.