Ingat, Masalah Indonesia Dikangkangi Freeport Jauh Lebih Penting Ketimbang Papa Novanto

JawaPos.Com - Pakar hukum tata negara dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Indra Perwira mengingatkan para anggota DPR agar tidak terjebak pada persoalan dugaan kasus Setya Novanto mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Sebab, persoalan yang tak kalah serius adalah PTFI sendiri.

"Kasus PTFI dan rekaman Setya Novanto minta saham dua hal yang berbeda. Sayangnya para anggota DPR lebih menyoal masalah rekaman pencatutan nama presiden dan wapres, ketimbang masalah PTFI yang jauh lebih besar. Ini menandakan bahwa para politisi kita saat ini tidak pernah berpikir jauh ke depan," kata Indra sebagaimana dikutip JPNN.

Ia menegaskan, jika benar Setnov -sapaan Setya- mencatut nama kepala negara tentu tak bisa dibenarkan. Namun, katanya, persoalan yang harusnya dituntaskan adalah keberadaan PTFI.

“Kita bukan mau membenarkan tindakan Setya Novanto. Kalau memang benar seperti itu, maka harus ada tindakan tegas dari partainya. Tapi lepas dari itu seharusnya konteks pertama yang harus dilawan oleh politikus itu adalah masalah PTFI. Kalau perlu ada yang bersuara usir PTFI,” ujarnya.

Ia menegaskan, sebenarnya PTFI sudah mengangkangi Indonesia. PTFI, sebut Indra, tidak hanya menabrak konstitusi tetapi juga sudah melanggat kedaulatan NKRI.

"Banyak pelanggaran konstitusi dalam masalah PTFI. Ini masalah kedaulatan negara dan ini harus segera diselesaikan," tegasnya.

Karenanya ia mengingatkan, jika pemerintah dan DPR tidak menyelesaikan masalah PTFI maka yang muncul bisa pergolakan rakyat. Bahkan, di tengah gonjang-ganjing ekonomi saat ini, bukan tidak mungkin kekecewaan rakyat akan berujung pada people power.

“Saya senang melihat pemerintah dan DPR semakin arogan, karena akan mempercepat people power sebagai satu-satunya jalan menembus kebuntuan," tegasnya.

Ia menambahkan, harusnya Indonesia bisa berkuasa penuh atas lahan pertambangan PTFI. Sebab, lokasi pertambangan yang kini dikelola PTFI memang sepenuhnya milik Indonesia.

“Jadi tanpa harus memegang saham kita harusnya bisa menentukan sendiri berapa yang harus kita dapatkan dari usaha mereka yang sangat menguntungkan itu. Saya yakin kita bisa minta minimal pembagian 50:50. Kalau PTFI tidak mau, yah berikan saja pada perusahaan lain," sarannya.(fas/jpnn)