Setahun Pemerintahan Jokowi, Menteri Ini Berperan Besar Jaga Kinerja Ekonomi

JawaPos.Com - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada hari ini (20/10) genap berusia setahun. Banyak kritik, cibiran, suara miring bahkan antipati terhadap kinerja pemerintahan di bawah duet yang dikenal dengan sebutan Jokowi-JK itu.

Namun, anggota Komisi XI DPR dari Partai Golkar, M Misbakhun justru menilai pemerintahan Jokowi-JK sudah menorehkan catatan posifit di bidang ekonomi. Menurutnya, arah kebijakan fiskal yang diusulkan Presiden Jokowi akan menguatkan fundamental ekonomi.

Misbakhun menilai dalam satu tahun ini kebijakan pemerintahan Jokowi telah berjalan ke arah yang tepat. “Yaitu membangun fondasi yang kokoh berupa meningkatnya APBN, penurunan subsidi dan meningkatnya anggaran pembangunan infrastruktur,” ujarnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/10).

Sekretaris Panitia Kerja (Panja) Penerimaan Negara Komisi XI DPR itu menambahkan, Jokowi menyodorkan tiga strategi untuk menguatkan fundamental dan pertumbuhan ekonomi. Yakni memperkuat stimulus fiskal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, memperkuat ketahanan fiskal, serta mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal.

Sekretaris Panja Penerimaan Negara Komisi XI DPR M Misbakhun. Foto: dokumen JPNN.Com

“Alokasi anggaran ke daerah juga lebih tinggi daripada di pusat, ada penguatan industri alutsista (alat utama sistem persenjataan), insentif pajak untuk mengendapkan dana-dana valuta asing di dalam negeri, hingga insentif untuk ekspor,” katanya.

Ia merinci dalam RAPBN 2016 usulan pemerintah, target belanja pusat dipatok pada angka  Rp 1.339,1 triliun.  Rinciannya adalah Rp 780,4 triliun untuk belanja kementerian/lembaga dan belanja Rp 558,7 triliun untuk non-kementerian/lembaga.

Di luar itu masih ada transfer ke daerah dan dana desa yang mencapai Rp 782, 2 triliun. Jika ditambah dengan APBD yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), jumlahnya menjadi lebih dari Rp 1.000 triliun.

“Untuk pertama kalinya dalam sejarah transfer daerah melebihi anggaran untuk kementerian. Presiden Jokowi juga menyiapkan dana infrastruktur yang mencapai Rp 313,5 triliun atau delapan persen dari RAPBN 2016 senilai Rp 2.121,3 triliun. Ini Luar biasa,” ulasnya.

Misbakhun pun menyebut pemerintahan Jokowi telah  mengambil  kebijakan yang berani di tengah persoalan politik di dalam negeri dan pelambatan ekonomi global yang berimbas ke perekonomian nasional. Hanya saja, katanya, hasilnya memang baru bisa dilihat pada tahun ke- 2 dan 3 pemerintahan saat ini.

“Kalau Presiden Jokowi tidak mengambil kebijakan berani ini, tidak dapat dibayangkan bagaimana perekonomian kita akan lebih parah. Kebijakan fiskal akan lebih parah kalau tidak dipimpin oleh Presiden Jokowi,” ucapnya.

Namun, Misbakhun juga menilai ada kunci penting di balik kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi. Yakni Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro.

Misbakhun menyebut Bambang memiliki kompetensi, integritas dan kecakapan dalam berkomunikasi dengan DPR dan stakeholders lain sehingga mampu mensinergikan berbagai kebijakan ekonomi sesuai visi Nawacita yang digagas Jokowi.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Foto: dokumen JPNN.Com

“Jokowi patut bersyukur memiliki Pak Bambang yang berintegritas dan komunikatif dengan DPR sehingga mampu mensinergikan berbagai kebijakan ekonomi,” ucapnya.