Lebih dari 9.000 Anak Ikut Seleksi Sekolah Rakyat, Hanya untuk Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem

JawaPos.com – Antusiasme masyarakat terhadap program Sekolah Rakyat terus meningkat. Hingga pertengahan Mei 2025, tercatat lebih dari 9.000 calon murid telah mengikuti proses asesmen masuk untuk sekolah berbasis asrama ini. Uniknya, seleksi dilakukan tanpa tes akademik, namun dengan verifikasi menyeluruh dari pemerintah daerah dan tim pusat di rumah masing-masing calon siswa.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, proses seleksi lebih menekankan pada kondisi sosial ekonomi calon siswa dan keluarganya. Anak-anak yang masuk kategori Desil 1 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)—yang berarti berasal dari keluarga miskin atau miskin ekstrem—menjadi prioritas penerimaan.

“Seleksi lebih pada asesmen sosial, bukan tes akademik. Setelah lolos administrasi, mereka juga harus menjalani pemeriksaan kesehatan,” ujar Gus Ipul usai rapat di Kantor Kemensos, Kamis (15/5).

Pemeriksaan kesehatan dilakukan guna memastikan calon siswa bebas dari penyakit menular, mengingat konsep Sekolah Rakyat adalah boarding school. Namun, siswa yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan tidak serta-merta gugur. Mereka akan dirawat lebih dulu hingga sehat dan tetap diberi kesempatan untuk belajar.

Tak hanya calon siswa, proses seleksi guru dan kepala sekolah juga tengah berjalan. Pemerintah memperkirakan akan membutuhkan 1.600 hingga 2.000 tenaga pendidik untuk 100 titik Sekolah Rakyat.

“Dari 53 titik saja, sudah hampir 1.000 guru dibutuhkan. Ini belum termasuk kepala sekolah,” ujar Gus Ipul.

Untuk posisi kepala sekolah, proses seleksi sudah memasuki tahap akhir. Dari lebih dari 500 pendaftar, sekitar 150 calon kepala sekolah dinyatakan layak dan akan segera menjalani tahap seleksi lanjutan sebelum ditempatkan.

Menteri PANRB Rini Widyantini memastikan kementeriannya siap menjalankan dua mandat utama: penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat dan penyediaan tenaga pendidik. Dalam struktur yang disiapkan, Sekolah Rakyat akan berada di bawah naungan Kemensos.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga telah menyusun beberapa skema rekrutmen guru, mulai dari redistribusi guru hingga seleksi khusus. Namun, keputusan akhir akan menunggu persetujuan Presiden.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani menyatakan bahwa guru yang ditempatkan di Sekolah Rakyat nantinya harus memiliki sertifikat pendidik dan berstatus ASN. Namun, mereka tidak akan diambil dari sekolah eksisting agar tidak mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah asal.

“Kami pastikan tidak akan menggeser guru dari sekolah lain sehingga tidak menimbulkan kekurangan di sekolah yang sudah ada,” ujarnya.

Dukungan sistem seleksi juga disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyebut proses seleksi akan menggunakan sistem mirip dengan rekrutmen PPPK. “Kami bisa menyelesaikan seleksi dalam enam hari jika sistem sudah disetujui dan diluncurkan,” ucapnya.

Dengan kombinasi pendekatan sosial, dukungan kelembagaan, dan sistem seleksi digital yang efisien, Sekolah Rakyat menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan bermasa depan.