Pembangunan Sekolah Rakyat Dharmasraya Dikebut, PTPP Optimistis Rampung Lebih Cepat

JawaPos.com-PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mempercepat pembangunan Proyek Sekolah Rakyat Dharmasraya di Sumatera Barat sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerataan akses pendidikan yang dijalankan pemerintah bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Proyek senilai Rp 244,32 miliar tersebut ditujukan untuk menghadirkan fasilitas pendidikan yang layak, inklusif, dan berkelanjutan, khususnya bagi wilayah dengan tantangan geografis seperti Kabupaten Dharmasraya.

Hingga 3 Mei 2026, progres pembangunan tercatat mencapai 6,981 persen atau melampaui target rencana sebesar 6,890 persen. Dengan demikian, proyek mencatat deviasi positif sebesar 0,091 persen di tengah tantangan akses dan logistik di wilayah yang tergolong terpencil.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan, pihaknya optimistis proyek tersebut dapat selesai lebih cepat dari target awal pada 20 Juni 2026. Percepatan pembangunan itu dilakukan melalui sejumlah langkah optimalisasi tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan dan aspek keselamatan kerja.

"PTPP berkomitmen untuk mendukung penuh program pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan Sekolah Rakyat Dharmasraya ini. Walaupun proyek berada di wilayah dengan tantangan geografis yang cukup tinggi, kami telah melakukan berbagai optimalisasi seperti percepatan pengadaan material, penyesuaian metode dan sequence pekerjaan, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja di lapangan," terang Joko Raharjo  (4/5/2026).

Ia menambahkan, mereka juga mengoptimalkan pola kerja menjadi tiga shift dengan melibatkan sekitar 2.000 pekerja aktif di lapangan guna mempercepat penyelesaian proyek.

Baca Juga:Pembangunan Sekolah Rakyat di Bengkulu Lampaui Target, Progres Kini Tembus 53 Persen

Seluruh proses percepatan pembangunan, lanjutnya, tetap mengacu pada standar Quality, Health, Safety, and Environment (QHSE) serta prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang diterapkan perusahaan dalam setiap proyek infrastruktur. (*)