Pemda Wajib Lakukan Pemetaan, Prioritas Sekolah yang Minim Fasilitas

JawaPos.com - Peserta didik di Indonesia sejak Januari ini telah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara penuh. Pelaksanaan PTM ini merupakan upaya terbaik untuk mengejar ketertinggalan pembelajaran akibat pandemi Covid-19.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai pemerintah telah mengambil langkah yang tepat untuk menghindari melebarnya learning loss. Pasalnya diketahui bahwa anak Indonesia mengalami ketertinggalan sampai 6 bulan.

"Menurut saya bahwa kebijakan sekolah untuk dibuka ini sebagai terobosan agar tidak terjadi learning loss melebar, kualitas sangat terpuruk, maka tatap muka ini menjadi salah satu yang kita lakukan," terang dia ketika dihubungi JawaPos.com, Selasa (11/1).

Untuk bisa melaksanakan PTM dengan baik, setiap pemerintah daerah perlu sadar atas pengawasan satuan pendidikan di bawah lingkupnya. Seperti untuk level SMA-SMK pada level pemerintah provinsi dan SD-SMP dibawah pemerintah kabupaten/kota.

"Madrasah dan pesantren itu kanwil, tidak hanya berpidato saja, tapi perlu turun ke pesantren untuk memastikan apakah pesantren untuk memastikan apakah pesantren ini sudah melaksanakan prokes atau belum, kalau belum apa yang harus dilakukan, jadi harus tahu," tutur dia.

"Pemerintah itu harus bertanggungjawab, pemerintah wajib memastikan ada pemetaan itu, jadi mana sekolah yang sudah siap, perlu di monitoring dan evaluasi, kalau ada yang belum siap itu apanya, seperti belum divaksinasi itu harus diprioritaskan," sambung Ubaid.

Pemerintah juga perlu memberikan dukungan anggaran soal pelaksanaan penerapan prokes. Mengingat bahwa sumber daya yang dimiliki sekolah terbatas, jadi perlu bantuan APBD.

"Ini menjadi penting, karena resource kan sangat terbatas, makanya perlu pelibatan stakeholder yang lain. Seandainya di APBD tidak ada budget, itu networking dengan swasta," tutupnya.