Jelang Pencoblosan, Polri Fokus Cegah Konflik Sosial dan Ancaman Terorisme

JawaPos.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menilai, konflik sosial memiliki potensi tertinggi saat pemilu berlangsung. Oleh sebab itu, aparat perlu memaksimalkan antisipasi dan mitigasi dari tingkat bawah hingga pusat agar konflik tidak terjadi.

"Artinya bahwa dengan maping yang sudah dilakukan itu, jumlah personel juga cukup kuat dalam mitigasi dan sarana prasarana digunakan juga harus cukup memadai agar betul-betul konflik sosial itu bisa diredam secara maksimal," ujar Dedi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/4).

Dedi menjelaskan, sampai hari terakhir kampanye terbuka, konflik sosial sudah pernah terjadi di tingkat kabupaten/kota. Terbaru di Tangerang dan Jogjakarta. Namun, Dedi tidak menjabarkan terkait kasus tersebut.

Di tingkat provinsi pun terjadi. Seperti di Maluku Utara, Papua, hingga DKI Jakarta. Oleh sebab itu, daerah-daerah tersebut dianggap menjadi salah satu yang memiliki tingkat kerawanan lebih, sehingga penting untuk dilakukan pencegahan.

"Sehingga dari seluruh polda sudah mempersiapakan rencana pengamanan secara komprehensif dan juga rencana kontijensi apabila betul-betul terjadi konflik maka langkah-langkah apa yang harus dilakukan yang sudah ada selama ini," tutur Dedi.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan, untuk Pemilu 2019, polri menerjunkan 271.880 personel. Jumlah itu juga akan mendapat bantuan dari prajurit TNI. Adapula penebalan personel di tingkat polsek, polres, hingga polda. Serta ada pengamanan di seluruh objek vital nasional dan daerah.

Selain potensi konflik sosial, polri juga memfokuskan diri pada ancaman terorisme. Menurut Dedi, ancaman ini masih berpotensi muncul, sehingga tetap perlu menjadi perhatian bersama.

"Ancaman terorisme merupakan salah satu isu yang betul-betul diwaspadai oleh kepolisian. Karena usai kejadian di Sibolga dan penangkapan yang dilakukan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, menunjukkan mereka (terorisme, Red) juga akan terjadi. Kepolisian tentunya akan meningkatkan kewaspadaan," imbuhnya.

Sementara itu, di wilayah Papua sendiri polri menerapkan treatment khusus. Mengingat di wilayah tersebut kerap terjadi konflik. Seperti pada Pilkada serentak 2018, tercatat ada anggota polisi yang gugur saat melakukan pengamanan logistik.

"Di sini kita mengantisipasinya dengan penebalan beberapa kesatuan yang ada di sana, baik dari TNI maupun polri yang mem-back up anggota kepolisian yang memang memiliki tugas pengamanan TPS dan mengamankan logistik pemilu," pungkas Dedi.