Hyundai: Pemerintah Harus Segera Berikan Kejelasan Ada atau Tidak Insentif Mobil Hybrid

JawaPos.com - Produk kendaraan elektrivikasi di industri otomotif di Indonesia mulai berkembang meskipun bisa dikatakan secara Instan. Bahkan pemerintah telah memberikan insentif untuk kendaraan BEV dengan alasan mampu mengurangi emisi karbon.

Namun sebaliknya untuk produk hybrid, insentif hanya sebatas wacana. Jika fokus pemerintah pada pengurangan emisi gas buang, sudah seharusnya pemerintah lebih berpikir terbuka dengan semua cara serta kebijakan yang bisa mendukung penurunan emisi gas buang.

Dalam catatan dari Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) penjualan wholesales atau dari pabrik ke diler untuk mobil hybrid sebesar 46,08% year on year menjadi 24.066 unit pada semester 1 di 2024. Volume penjualan mobil hybrid lebih banyak dibanding mobil listrik rakitan lokal yang hanya mampu terjual 11.051 unit.

Bahkan menurut Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiartopun sempat menyatakan bahwa lakunya mobil hybrid lebih banyak dibanding BEV di Indonesia, salah satunya karena kemudahan dan harga yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.

Sayangnya hingga saat ini aturan pemerintah untuk pemberian insentif mobil hybrid belum diputuskan hanya sebatas wacana. Banyak dari brand otomotif meminta supaya yang disupport tidak hanya BEV tapi juga mobil hybrid.

Salah satunya adalah Hyundai Motors Indonesia (HMID) yang menunggu kejelasan pemerintah mengenai wacana peraturan terkait produk mobil hybrid.

Menurut Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer HMID, saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (31/7) bahwa Hyundai siap mematuhi dan melaksanakannya seperti halnya dukungan Hyundai terhadap perkembangan mobil listrik di tanah air.

"Kami mengharapkan pemerintah segera memberikan gambaran yang jelas mengenai ada atau tidaknya peraturan ini. Karena saat ini calon pembeli banyak yang bersikap “wait and see” karena khawatir setelah mereka membeli mobil, tidak lama kemudian harganya turun," ujarnya.

Menurutnya, wacana pemberian insentif hybrid ini dapat dipahami oleh masyarakat umum sebagai bagian dari melindungi keberadaan industri pabrikan otomotif yang ada saat ini.

"Hybrid merupakan bagian dari mesin “combustion”. Jadi tergantung pemerintah apakah akan ‘berlari’ dengan mobil listrik atau ‘berjalan’ dengan membawa mobil hybrid," kata beliau.

Pria yang kerap disapa pak Sur ini menambahkan bahwa jangan lupa, pemerintah mencanangkan “net zero carbon” di tahun 2060. Keberhasilannya sangat tergantung ketegasan pemerintah terutama dalam hal kebijakan di setiap industri termasuk industri otomotif.

Saat disinggung sejauh mana dari pihak Agen Pemegang Merek khususnya Hyundai apakah sudah dialog dengan pemerintah terkait ini? Hyundai berkomunikasi dengan pemerintah melalui Gaikindo yang diharapkan bisa mewakili setiap APM yang ada di dalam industri otomotif di Indonesia.

"Pemerintah dapat memberikan kepastian dan informasi secara terbuka ke masyarakat Indonesia. Dengan demikian, calon konsumen dapat memutuskan pembelian tanpa ada kekhawatiran perubahan harga kendaraan yang akan mereka bayarkan. Dan APM dapat mempersiapkan produknya pula tanpa ada kekhawatiran resiko kerugian akibat perubahan regulasi pemerintah," pungkasnya.