Lenis Kogoya: Pelanggar Pidana di Papua-Jawa Harus Ditindak Setara

SETELAH unjuk rasa yang diwarnai aksi anarkistis, kondisi Papua belakangan berangsur kondusif. Namun, harus ada komitmen bersama agar potensi kejadian serupa bisa dicegah. Berikut perbincangan wartawan Jawa Pos Bayu Putra dengan Lenis Kogoya, ketua Masyarakat Adat Tanah Papua (MATP) yang juga staf khusus presiden untuk Papua, pada Senin (2/9).

---

Bagaimana kecenderungan kondisi di Papua dan Papua Barat saat ini?

Sebenarnya kondisinya sudah kondusif dan bagus. Masyarakat sudah kasih pulang (bisa pulang). Kalau bisa, demi kedamaian, kita damai saja. Jangan sampai ada sweeping terhadap masyarakat pendatang karena nanti timbul masalah. Lalu, pemerintah daerah dan tokoh agama beserta tokoh adat sudah duduk bersama untuk mendamaikan situasi.

Apa komunikasi terakhir Anda dengan masyarakat Papua, khususnya di kalangan adat?

Saya sudah coba kendalikan setiap kelompok atau koordinator lapangan. Mereka sudah mengerti dan mudah-mudahan tidak bergejolak lagi. Sekarang kuncinya, kita ini negara hukum. Penyampaian aspirasi itu dilindungi undang-undang. Para pelanggar pidana dalam kejadian-kejadian di Papua harus ditindak dengan perlakuan yang sama seperti penegakan hukum di Jawa. Jangan ada perbedaan perlakuan.

Adakah pihak - pihak yang berusaha memprovokasi?

Itulah tugas kepolisian untuk mengusutnya. Saya tidak akan masuk ke ranah tersebut. Tugas saya adalah mengendalikan daerah dan masyarakat agar tercipta kedamaian. Sudah ada komitmen dari masyarakat di Papua untuk berupaya menenangkan situasi di wilayah masing-masing.

Apakah ada aspirasi khusus yang disampaikan kepada Anda setelah kerusuhan terjadi?

Saat ini aspirasi dari sana adalah mencari solusi lain. Misalnya, kita melibatkan pemerintah dalam upaya membuat Papua kembali kondusif. Jangan sampai terjadi lagi peristiwa semacam ini karena bisa berbahaya. Masyarakat akan tetap waspada sebelum terjadi hal-hal semacam ini.

Saran Anda kepada pemerintah untuk mengendalikan situasi?

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua wajib menenangkan rakyat. Jangan sampai terulang lagi. Kasihan masyarakat yang tidak tahu apa-apa diajak, lalu bersama-sama membakar fasilitas umum. Lalu, ada lagi kios-kios milik masyarakat kecil yang dibakar. Padahal, mereka tidak tahu-menahu soal ini. Karena itulah, masyarakat kecil, khususnya pedagang, kecewa. Apalagi, harta benda mereka habis.