Menjaga Nyala Ekonomi Rakyat

Oleh Endang Tirtana, Pemerhati Politik dan Sosial 

DI tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global yang tengah berlangsung, Indonesia menghadapi tantangan krusial dalam menyiapkan ketahanan ekonomi dalam negeri khususnya di tingkat tapak. 

Untuk itu, Pemerintah sedang memformulasikan kebijakan pembangunan dengan menciptakan sirkulasi ekonomi di arus bawah melalui berbagai program strategis. 

Permasalahan ekonomi di tingkat tapak pada masarakat desa tidak terletak pada aspek produktivitas. Masyarakat sejatinya telah menghasilkan beragam komoditas berkualitas, mulai dari hasil pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, hingga produk usaha mikro. Namun persoalannya, nilai ekonomi produk tersebut kerap lebih banyak dinikmati kelompok terbatas. 

Aktivitas ekonomi di desa memang berjalan, tetapi perputaran nilai tambahnya lebih banyak terjadi di luar. Akibatnya, uang yang beredar di desa tidak bertahan lama. Aktivitas ekonomi berjalan semu dan daya ungkitnya terhadap kesejahteraan masyarakat belum terasa optimal. Arus ekonomi tidak berputar di arus bawah, namun sirkulasinya menyebar di atas.

Dalam peresmian operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Nganjuk, Jawa Timur, pada 16 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pentingnya menciptakan perputaran uang dan perekonomian di desa. Pemerintah menghadirkan program strategis berupa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan sebagai motor penggerak ekonomi di arus bawah. 

Berdasarkan data Bappenas (2026), Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 KDKMP di seluruh Indonesia. KDKMP sebagai wadah usaha dan simpul ekonomi yang menghubungkan produksi, distribusi, akses pembiayaan, hingga pemasaran produksi hasil masyarakat.  hadirknya KDKMP diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta penggerak rantai usaha dari hulu hingga hilir. 

Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pun berkembang dengan cakupan yang semakin luas. Hingga April 2026, penerima manfaat telah mencapai 53,48 juta orang, mencakup peserta didik, guru, tenaga kependidikan, serta 8,3 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. MBG sebagai salah satu program sosial dengan skala intervensi ekonomi yang sangat luas yang mampu menghasilkan jutaan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Berbagai capaian ini patut kita apresiasi sebagai upaya menjaga kesinambungan roda ekonomi khususnya di lapisan masyarakat paling bawah.

Baca Juga:Sejarah KOSGORO 1957: Didirikan Eks-PETA, Kini Dorong Ekonomi Digital dan UMKM Rakyat

Hadirnya MBG diharapkan dapat menciptakan permintaan (demand) kebutuhan pangan dalam jumlah besar, masif, dan konsisten. Sementara KDKMP diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan (supply) kebutuhan tersebut dengan produk hasil masyarakat, sehingga terjadi simbiosis mutualisme yang mendorong roda ekonomi di arus bawah terus bergerak.