alexametrics

Badai (Menteri) Korupsi

Oleh UMBU T.W. PARIANGU *)
26 November 2020, 19:48:12 WIB

RABU (25/11) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama istrinya (anggota Komisi V DPR) di Bandara Soekarno-Hatta. Penangkapan itu terkait kasus korupsi ekspor benur. Edhy menjadi menteri pertama yang diringkus KPK lewat OTT dan merupakan menteri ke-10 yang terjerat skandal korupsi.

Negeri ini sepertinya tak kunjung reda dihantam badai atau pemberitaan korupsi elite. Di tengah perkabungan menghadapi pagebluk, para elite gagal menunjukkan sikap empati kemanusiaannya. Mereka terlihat begitu serakah memakan manisnya ”kue basah” dana pembangunan/proyek, jual beli jabatan, uang ketuk palu penganggaran, dan lain-lain. Benar kata Plato, korupsi terjadi karena manusia (elite) belum mampu menguasai nafsu serakahnya dan belum mencapai level kebijaksanaan yang tinggi (SP Varma, 2001: 505).

Selama 2019, ada lima mantan dan satu menteri yang menjabat di era Presiden Joko Widodo yang terjerat dalam pusaran dugaan korupsi. Di level pemerintahan lokal, aroma tengik kasus korupsi juga terus menyebar penuh horor. Sepanjang 2019 saja, ada 12 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Baik lewat OTT, pengembangan kasus, maupun penyidikan.

Pada 2020 ini, kurang lebih ada lima calon kepala daerah yang terjerat korupsi untuk kepentingan mengumpulkan dana pilkada serentak 2020. Korupsi telah menjadi strategi paling seksi untuk merebut jabatan politik.

Memengaruhi Demokrasi

Wajar jika riset Badan Pusat Statistik (BPS) terkait indeks perilaku antikorupsi (IPAK) pada 2019 memosisikan Indonesia di skor 3,80 pada skala 0–5. Menurun jika dibandingkan IPAK 2018. Maraknya korupsi sejatinya menjadi alarm bagi masa depan demokrasi Indonesia. Korupsi jelas memengaruhi aktualisasi demokrasi karena di dalamnya ada hak-hak rakyat yang digerogoti.

Survei Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) (16–21 Agustus 2020) menunjukkan, sebagian besar dari 38 elite yang disurvei menilai kondisi demokrasi Indonesia menurun. Dikatakan, 44,7 persen responden menilai demokrasi sedang merosot, bahkan 28,9 responden menilai Indonesia di tubir otoritarianisme.

Penyebab kemunduran demokrasi, menurut survei, dibagi ke dalam empat kelompok: struktural, institusional, kultural, dan agensi. Masalah struktural, misalnya, ada pada problem korupsi politik, oligarki media massa, dan kesenjangan ekonomi.

Survei tersebut sebenarnya pengulangan survei sejenis yang memotret longitudinal demokrasi pascareformasi. Hasil survei The Economist Intelligence Unit terkait indeks demokrasi Indonesia tahun 2019, misalnya, menunjukkan raihan skor 6,48 poin (skala 0–10), lebih rendah dari skor pada 2018 maupun 2016. Padahal, pada 2016, Indonesia pernah meraih peringkat ke-48 dengan skor 6,79, unggul atas negara tetangga kita, Malaysia.

Korupsi yang dilakukan para elite jelas-jelas melukai kemagisan demokrasi dan kesejahteraan rakyat kita. Sebut saja soal prevalensi stunting (kekurangan gizi atau kekerdilan) yang diidap 27,67 persen masyarakat Indonesia akibat kesejahteraan ekonomi yang minim. Meski terlihat ada penurunan dibanding tahun sebelumnya, angka prevalensi masih di atas 20 persen. Setidaknya menjadi cermin generasi masa depan macam apa yang akan dihasilkan negara ini ke depannya.

Mantan Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek bahkan menyebut 2–3 persen dari kasus stunting di Indonesia telah merugikan negara hingga ratusan triliun (2/8/2018). Di sisi lain, ICW pernah melansir kerugian negara akibat korupsi pada 2018 yang mencapai Rp 9,29 triliun (24/8/2019). Andaikan uang korupsi itu dialihkan untuk program penanganan gizi buruk anak Indonesia untuk menghasilkan bonus demografi potensial (2012–2045), mungkin beban pemerintah tak sepelik sekarang.

Krisis Nilai

Kekuasaan sepertinya terus dieksploitasi oleh para penguasa yang lahir dari rahim demokrasi. Mereka –meminjam Aristoteles– mestinya menempatkan diri sebagai pencipta dan pejuang polis (ruang kesejahteraan rakyat). Bukan sebaliknya, mempersempit (r)uang kesejahteraan rakyat demi kepentingan diri, kelompok/kerabat.

Yang membuat korupsi makin masif karena kepercayaan destruktif di kalangan politisi bahwa korupsi adalah kejahatan kalkulatif. Keuntungan yang diperoleh dari korupsi lebih besar dari biaya politik yang dikeluarkan dan risiko politik yang dihadapi. Kalaupun pada akhirnya tertangkap KPK, itu hanya segelintir dari mereka, yang kebetulan apes, dibanding yang nyata-nyata bergelimang hidup mewah dari hasil korup.

Belum lagi sistem hukum kita yang masih diwarnai obral remisi terhadap koruptor. Membuat kejahatan korupsi tidak lagi dipandang sebagai kejahatan extraordinary. Tampak praktik pemerintahan kita dihunjam krisis nilai. Spirit demokrasi (kapabilitas moral, integritas, jejak-rekam, keadilan, dan kesejahteraan) kian menipis dikangkangi niat jahat elite-elitenya. Meminjam teori korupsinya Vold (1980), karakter politik bukan lagi bicara politik kebenaran ”siapa benar”, ”siapa salah”, tapi politik pembenaran, dengan cara Machiavelli.

Kita tidak mungkin terus membiarkan dunia memandang sinis Indonesia karena tingginya indeks korupsi (di peringkat ke-90 dengan skor 40), kalah dari Malaysia dan Singapura. Bangsa ini harus menunjukkan kemartabatannya dengan serius melawan rasuah. Seperti kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (9/12/2019), korupsi harus diperangi dengan serius oleh seluruh komponen masyarakat tanpa kecuali. Baik di dalam maupun melalui dukungan kerja sama internasional. KPK juga harus membuktikan diri sebagai institusi bukan macan ompong dengan menindak koruptor secara tidak tebang pilih.

Penangkapan Edhy Prabowo mestinya menjadi momentum emas bagi KPK untuk membersihkan citra miringnya di hadapan publik dalam satu tahun terakhir ini. Kita berharap entitas masyarakat gigih dan kritis mengawal kerja KPK. Bagaimanapun KPK adalah garda terdepan pemberantasan korupsi. Jika KPK sedikit saja melempem, apalagi terjebak di dalam pusaran kepentingan politik, para koruptor akan segera berpesta pora membobol tiang-tiang moral dan integritas republik ini. (*)


*) Umbu T.W. Pariangu, Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Dhimas Ginanjar


Close Ads