Edhy prabowo

KPK telah menyetorkan uang senilai Rp 72 miliar dan USD 2.700 ke kas negara atas kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Setelah mengesekusi Edhy Prabowo ke lembaga pemasyarakatan (Lapas), KPK memastikan mempelajari vonis terhadap Edhy Prabowo.

Lembaga antikorupsi menegaskan, akan mempelajari putusan kasasi Edhy Prabowo terlebih dahulu untuk menetapkan pasal TPPU.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku, mengetahui adanya putusan MA ke Edhy Prabowo membuat dirinya mengerutkan atau mengernyitkan dahi.

Firli mengaku menghargai putusan Majelis Hakim Kasasi MA terhadap pengurangan hukuman kader Partai Gerindra tersebut.

Majelis Hakim Kasasi MA melihat ada judex facti di Pengadilan Tipikor tingkat pertama dan Pengadilan Tipikor tingkat banding.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhan menilai, vonis kasasi MA terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tidak masuk akal

ICW melihat hal meringankan yang dijadikan alasan MA untuk mengurangi hukuman Edhy Prabowo benar-benar absurd atau tidak masuk akal.

“Jaksa Eksekusi Hendra Apriansyah, Kamis (16/12/2021) telah selesai melaksanakan eksekusi pidana badan dari Terpidana Ainul Faqih,”

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan upaya hukum kasasi atas vonis sembilan tahun penjara yang dijatuhkan PT DKI Jakarta.

KPK hingga kini belum mengeksekusi Edhy Prabowo ke lembaga pemasyarakatan (Lapas). Karena kasus yang menjeratnya belum berkekuatan hukum tetap.

Diduga, permohon kasasi ke Mahkamah Agung (MA) ini diajukan karena hukuman Edhy Prabowo diperberat menjadi sembilan tahun penjara oleh hakim tingkat banding.

KPK apresiasi hakim tinggi Pengadilan Tinggi DKI yang memperberat hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo 9 tahun penjara di tingkat banding

Untuk perkara tersebut kemarin para terdakwa melakukan upaya hukum banding. Memang saat ini kami belum menerima putusan lengkapnya, seperti apa pertimbangannya

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama sembilan tahun dan denda sebesar Rp 400 juta