Antiklimaks Melawan Pengaturan Skor

MENJELANG pemilihan presiden, suhu politik yang memanas di ranah politik terbawa ke dalam sepak bola.

Langkah pemerintah melawan pengaturan skor mulanya mengundang optimisme publik, tapi vonis yang dijatuhkan hakim kepada mantan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono seperti menyurutkan optimisme tersebut.

Pangkal mulanya adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola. Satuan tugas itu dibentuk pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia.

Tugas yang diemban adalah membasmi kasus pengaturan skor (match fixing) yang ditengarai terjadi di sepak bola Indonesia dalam berbagai jenjang kompetisi. Kapolri Tito Karnavian membentuk satgas tersebut pada 21 Desember 2018.

Sebelumnya, relasi pemerintahan Joko Widodo, terutama melalui Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dengan PSSI memburuk. Pada 17 April 2015, Menteri Imam membekukan kepengurusan PSSI yang saat itu dipimpin La Nyalla Mattalitti.

Induk federasi sepak bola dunia, FIFA, menganggap ada intervensi pemerintah dalam ranah keluarga sepak bola (football family) yang seharusnya menjadi ranah PSSI. Tiga belas hari setelah pembekuan tersebut, FIFA resmi menjatuhkan sanksi kepada sepak bola Indonesia.

Ongkos sosial yang harus ditanggung sepak bola Indonesia dalam perang melawan mafia pengatur pertandingan sungguh besar. Dan, pengorbanan itu sepertinya mendapat ganjaran yang setimpal ketika Satgas Antimafia Bola melakukan tindakan nyata. Dengan menangkap beberapa figur yang diduga terlibat match fixing.

Penangkapan terhadap Dwi Irianto alias Mbah Putih (eks anggota Komdis PSSI), Johar Lin Eng (mantan anggota Komite Eksekutif PSSI), dan puncaknya Joko Driyono menguatkan optimisme publik itu. Apalagi, media massa di tanah air juga secara intens memberikan perhatian besar pada aksi satgas tersebut.

Itu menjadikan sepak bola di Indonesia berbeda dengan apa yang dituliskan Raymond Boyle dalam bukunya, Sports Journalism, Context and Issues (2006). Jika Boyle menuliskan bahwa sepak bola dan berbagai kecabangan berita olahraga di Amerika Serikat adalah jurnalisme mainan (toy journalism), yang dianggap tidak serius dan ditempatkan di halaman dalam koran, tidak demikian kiranya dengan di Indonesia.

Sepak bola di Indonesia, terutama ketika satgas sedang gencar beraksi, menjadi berita utama di berbagai koran. Ditempatkan di halaman depan koran. Pemberitaan media yang masif di halaman depan koran itu pun membuat publik kian bergelora mendukung langkah-langkah yang dilakukan satgas.

Sampai kemudian publik pun dikejutkan dengan keputusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (23/7) yang menyatakan bahwa Joko Driyono terbukti bersalah melanggar pasal 235 juncto pasal 233 dan pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP. Pasal yang dikenakan adalah perusakan alat bukti. Tak berkaitan dengan pengaturan skor.

Itu tentu berseberangan dengan harapan publik, yang sejalan dengan sikap para redaktur media melalui tajuk rencana yang mereka tulis. Yang mengharapkan bahwa pengaturan skor bisa dibuktikan secara hukum.

Genderang perang yang ditabuh satgas pun menjadi antiklimaks. Masa depan sepak bola Indonesia yang bersih dan berintegritas kini kembali menuju angka nol.

Citra PSSI di mata publik sudah telanjur buruk, sementara mengharapkan adanya intervensi pemerintah semakin tidak mungkin.

Publik yang semakin terliterasi dengan baik, terutama pada suporter sepak bola, menjadi aktor sosial utama yang perannya semakin bisa diharapkan. Suporter sepak bola yang terliterasi dengan baik seharusnya tidak hanya menjadi pendukung, tapi juga kelompok penekan (pressure group) yang memberikan tekanan kepada klub yang mereka dukung. (*)

*) Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; Peneliti Kajian Budaya Sepak Bola dan Media