Dedy Tabrani

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/deddy-tabarani-505219115.jpg" alt="DEDY TABRANI" width="100%">
<figcaption>DEDY TABRANI</figcaption>
</figure> PEMILIHAN&nbsp;umum (pemilu) nasional 14 Februari 2024 tinggal beberapa hari lagi. Indonesia memerlukan situasi sosial yang kondusif agar proses politik dapat berjalan dengan tidak keluar dari jalur demokrasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memainkan peran yang krusial menghadapi pemilu sehingga memunculkan kebutuhan mendesak untuk memberi pembekalan yang operasional bagi seluruh jajaran kepolisian di tanah air. Secara khusus, Polri dalam mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 menerapkan strategi cooling system guna mewujudkan pemilu yang aman dan damai juga dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa. Komitmen ini didasarkan pada amanah konstitusi dan UU Polri sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Polri sebagai aparat negara yang bekerja untuk rakyat dan bukan pada penguasa. Karena itu, Polri memainkan peran penting dalam mengamankan pelaksanaan pemilu untuk memastikan prosesnya berlangsung adil, aman, dan damai. Lantas, bagaimana peran polisi menciptakan pemilu damai? Strategi Cooling System Cooling system adalah salah satu strategi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya menjelang dan saat pelaksanaan Pemilu 2024. Dalam rapat analisa dan evaluasi (anev) program Quick Wins Presisi Triwulan II tahun 2023 di Posko Presisi, disampaikan bahwa strategi cooling system adalah pendekatan pemolisian yang menekankan pada optimalisasi fungsi pemolisian. Tujuannya untuk menjaga dan mencegah potensi gangguan kamtibmas dengan melibatkan seluruh komponen bangsa sehingga kamtibmas terjaga dan terkendali. Pendekatan ini menekankan bahwa proses-proses penyelenggaraan dan pengupayaan pencegahan dan pemeliharaan keamanan melalui koridor dan proses demokratis dan sejak dini melalui kegiatan security assessment di masyarakat. Terma &rsquo;&rsquo;cooling&rsquo;&rsquo; merujuk pada konsepsi aparat polisi untuk selalu menjadi pendingin di tengah situasi &rsquo;&rsquo;panas&rdquo; pada tahun politik jelang pemilu. Strategi cooling system dapat diibaratkan seperti bekerjanya mesin radiator mobil. Radiator mobil yang sudah memanas jika diberi air dingin akan meledak. Cooling system yang dimaksudkan Polri bukan pendingin pada saat panas, melainkan radiator yang terus bekerja pada situasi dingin, hangat, dan panas. Dengan kata lain, Polri sebagai cooling system perlu menjaga tensi suhu politik di masyarakat agar tetap stabil. Dengan demikian, prosesproses security assessment akan dilakukan untuk mendeteksi persepsi dan interpretasi, serta potensi konflik di masyarakat sehingga pencegahan dan pengendalian dapat dilakukan sejak dini. Implementasi cooling system untuk keamanan Pemilu 2024 dijalankan dengan mengalihkan fokus perhatian masyarakat bukan pada persoalan politik semata. Melainkan juga pada aktivitas lainnya, seperti pertunjukan musik, perlombaan sepak bola, dan lainnya yang dapat mengurai konsentrasi masyarakat tidak hanya ke arah politik. Dalam cooling system, anggota Polri bersama masyarakat secara aktif bersama-sama mencegah dan mengendalikan potensi gangguan jelang Pemilu 2024. Contoh cooling system yang sudah dijalankan oleh Polri di tahun politik ini adalah kegiatan &rsquo;&rsquo;Jogja Asik&rsquo;&rsquo; yang diselenggarakan Polda DIJ bersama seluruh elemen masyarakat bertajuk Peace and Harmony (19/1/2024). Dalam kegiatan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak seluruh masyarakat Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan di tengah momentum Pemilu 2024. Selain itu, pendekatan cooling system Polri juga dilakukan dengan kegiatan jalan sehat bersama masyarakat dan bakti sosial di beberapa polda atau polres di seluruh Indonesia. Pendekatan cooling system yang sudah dijalankan oleh Polri selama ini dirasa cukup berhasil hingga situasi saat ini. Pasalnya, tidak ada ancaman gangguan signifikan yang dapat menciptakan tensi panas di masyarakat. Demikian pula, sebaran berita hoax relatif lebih kecil dibandingkan pengalaman pemilu sebelumnya. Kondisi ini menjadi salah satu parameter keberhasilan Polri bersama masyarakat dalam menjalankan pendekatan cooling system menghadapi Pemilu 2024. Netralitas Polri Netralitas anggota Polri menjadi titik krusial dalam menjaga pelaksanaan pemilu damai. Fungsi Polri dalam penegakan hukum dan pemeliharaan kamtibmas adalah fungsi-fungsi pemolisian yang melekat 24 jam serta tidak bersifat partisan atau berpihak pada individu atau kelompok tertentu. Karena itu, penggalangan dukungan terhadap kontestan peserta pada partai politik tertentu, calon legislatif (caleg), dan calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 adalah pelanggaran terhadap amanah konstitusi dan Undang-Undang Polri. Netralitas anggota Polri dalam pemilu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 28 ayat (1) dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Bahkan, netralitas Polri ditegaskan dalam ayat (2) bahwa anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Selain itu, netralitas Polri dalam pemilu juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Peraturan perundang-undangan ini tidak hanya menjadi dasar hukum netralitas Polri dalam pemilu, akan tetapi juga landasan pedoman agenda reformasi Polri sebagai aparat yang menghormati prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Dalam ekosistem pemolisian demokratis (democratic policing), institusi kepolisian tunduk pada nilai-nilai demokrasi, tidak berwawasan pendek, tidak hanya sekadar patuh pada penguasa (Tito &amp; Sulistyo, 2017). Karena itu, anggota Polri perlu menanamkan komitmen untuk selalu melaksanakan prinsip kebaikan bersama sebagaimana dirumuskan oleh Adrian Vermuele (2022) sebagai &rsquo;&rsquo;common good constitutionalism&rsquo;&rsquo;. Yaitu, ide bahwa konstitusi harus ditafsirkan dan diterapkan dengan cara yang mendorong dan melindungi kebaikan bersama, bukan hanya melindungi hak-hak individual atau kelompok tertentu. Prinsip pemolisian demokratis dalam mengawal pelaksanaan pemilu memerlukan keberanian dan tekad kuat bahwa anggota Polri bukan penjaga malam (schout) yang dipersenjatai dan bertugas sebagai watchdog di rumah besar para penguasa atau tuan tanah. Akan tetapi, anggota Polri adalah polisi yang mengabdi dan melindungi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.&nbsp;(*) <hr /> *) DEDY TABRANI, Anggota Polri dan peserta didik Sekolah Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri angkatan ke-33

Pemilu 14 Februari 2024 tinggal beberapa hari lagi. Indonesia memerlukan situasi sosial yang kondusif agar proses politik sesuai demokrasi.

Dhimas Ginanjar

Cooling System Polisi untuk Pemilu Damai

head

top_banner

skyscrapper

half_page

leaderboard1

leaderboard2

rectangle1

rectangle2

bottom_banner

interstitial

amp_top_banner

amp_rectangle1

amp_rectangle2

amp_rectangle3

amp_rectangle4

amp_rectangle5

amp_native

amp_bottom_banner

recreative_under_article

mgid_under_article

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega SariAsisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi LestariResearch &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Dony Rahmawan, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

Radar Solo

Bali Express

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

Cenderawasih Post

Padang Ekspress

Riau Pos

Batam Pos

Metro Daily

Sumut Pos

Lombok Post

Radar Bogor

Radar Tarakan

Kaltim Post

Prokalteng

Kalteng Pos

Pontianak Post

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek NJenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

Sulawesi Pos

Sulawesi Tenggara Pos

Bontang Post

Radar Bisnis

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

18 Rekomendasi Sarapan Pagi di Bandung Paling Sedap, Sederet Kuliner Mantap yang Wajid Disantap

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

Jadwal Thomas Cup 2026 Indonesia vs Aljazair, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Laga Perdana Wajib Menang!

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Cooling System Polisi untuk Pemilu Damai

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Cooling System Polisi untuk Pemilu Damai

Tags

Artikel Terkait

Peredaran Narkotika Libatkan Jaringan Lintas Negara, Polri Perkuat Satgas Anti Narkoba

Polri Bongkar Praktik Terstruktur Pengiriman PMI Ilegal di Pesisir Dumai

Wamenkum sebut Polantas Representasi Wajah Negara, Minta Tidak Semua Laka Lantas Dipidana

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com