Mubes IX Ormas MKGR, Aklamasi Tetapkan Adies Kadir Jabat Ketum

JawaPos.com - Musyawarah Besar (Mubes) IX Ormas MKGR tahun 2020 menetapkan Adies Kadir sebagai Ketua Umum DPP Ormas MKGR periode 2020-2025. Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar itu terpilih secara aklamasi.

Usai ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP Ormas MKGR terpilih periode 2020-2025, Adies Kadir mengatakan, sebagai ormas yang melahirkan Partai Golkar, tentunya MKGR mempunyai posisi  politik tegak lurus dengan garis kebijakan Partai Golkar serta berada di barisan terdepan dalam mengamankan dan menjalanlan kebijakan DPP Partai Golkar dalam pemenangan Pilkada 2020, Pileg dan Pilpres 2024.

"Ormas MKGR  menginstruksikan kepada segenap pimpinan dan kader di seluruh Tanah Air untuk berperan aktif dan berjuang dengan keras memenangkan Pilkada 2020, serta Pileg dan Pilpres 2024," ujar Adies dalam keterangannya, Jumat (30/10).

• Baca Juga: Airlangga: MKGR Harus Terus Berbenah Diri

Seperti diketahui penyelenggaraan Mubes IX Ormas MKGR tahun 2020 mengagendakan pemilihan Ketua Umum DPP Ormas MKGR periode 2020-2025 yang sebelumnya dijabat oleh Roem Kono yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Duta Besar RI untuk Bosnia dan Herzegovina.

Selain agenda pemilihan Ketua Umum DPP Ormas MKGR, sidang Mubes IX Ormas MKGR yang dipimpin oleh Tb Ace Hasan Syadzily, juga menetapkan Roem Kono sebagai Ketua Majelis Tinggi Ormas MKGR periode 2020-2025.

Mubes IX Ormas MKGR tahun 2020 dihadiri dan diikuti seluruh DPD Ormas MKGR tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang hadir secara fisik dengan protokol kesehatan yang ketat dan hadir secara virtual zoom.

Sementara itu, dalam pernyataan politiknya, Mubes IX Ormas MKGR juga menyampaikan dukungannya terhadap pemerintah untuk terus mengedepankan program-program yang dapat mengurangi beban kehidupan masyarakat kecil, memberdayakan sektor UMKM dan pekerja informal, penciptaan lapangan pekerjaan sehingga penangguran dan angka kemiskinan dapat ditekan.

Di samping itu, pernyataan politik Ormas MKGR juga mendukung reformasi kebijakan perundang-undangan untuk mengatasi tumpang tindih peraturan-peraturan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah melalui pengesahan UU Cipta Kerja demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur.

"Hal itu sesuai dengan perintah Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto," pungkasnya.